METROPOLITAN – Tingginya jumlah anak yang mengalami stunting atau pendek menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Selain melakukan tindakan pencegahan, anggaran untuk mengatasi stunting ditambah Rp18 miliar pada APBD 2020. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, pemkab mencatat pada 2018 ada 188.966 atau 32,9 persen balita yang mengalami stunting. Angka tersebut berdasarkan riset kesehatan dasar yang digunakan sebagai lokus stunting.
Namun sepanjang 2019, angka stunting meningkat menjadi 39,2 persen, dengan penyebaran lokasi lokus stunting di sepuluh desa yaitu Sukamulih (Kecamatan Sukajaya), Banyuresmi (Kecamatan Cigudeg), Cibeber 2 (Kecamatan Leuwiliang), Cibatok 2 (Kecamatan Cibungbulang), Cimande (Kecamatan Caringin), Tangkil, Pasirbuncir (Kecamatan Caringin), Sukatani (Kecamatan Sukaraja), Leuwikaret (Kecamatan Klapanunggal) dan Pabuaran (Kecamatan Sukamakmur).
Sekretaris Dinkes Kabupaten Bogor, Erwin Suriana mengatakan, selama dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memantau perkembangan masalah stunting yang selama ini didasari kurangnya kesadaran masyarakat akan gizi balita. Agar bisa terus mendapatkan data yang mutakhir, Dinkes sedang mengembangkan pencatatan dan pelaporan status gizi berbasis masyarakat online atau disebut e-PPGBM. "Kita selalu melakukan preventif berupa penyuluhan dan pemberian makanan dan minuman bergizi, serta pelatihan pengelola program Kartu Anak Indonesia (KIA) dan lain sebagainya," katanya kepada Metropolitan.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menyebutkan pada 2020 nanti, lokus intervensi stunting akan ditambah menjadi 40 desa dari 14 Kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 - 2023, di mana penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah dari 31 indikator prioritas. "Bogor Sehat dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Selain juga akan berpengaruh terhadap komponen pencapaian Indeks Pembangunan Manusia," ujarnya.
Di samping itu, anggaran yang disiapkan Pemkab Bogor dalam intervensi stunting 2020 meningkat menjadi Rp154 miliar, dari tahun 2019 senilai Rp136 miliar. Anggaran tersebut merupakan dana yang bersumber dari program lintas sektoral yang menangani masalah stunting. Sebelumnya, Ketua Pokja 4 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat Siska Gerfianti mengatakan, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. “Untuk mencegah stunting harus dimulai dari pola makan, pola asuh dan sanitasi,” katanya dalam sambutan di acara pelatihan pembinaan pelaku hidup bersih dan sehat untuk pencegahan stunting.
Ia menjelaskan penyebab utama stunting umumnya karena kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir. Biasanya tampak setelah anak berusia dua tahun. “Dengan dilakukannya sosialisasi pencegahan ini diharapkan para penggerak PKK bisa menyosialisasikan pentingnya pola makan, pola asuh dan sanitasi,” jelasnya. (cr2/c/els)
