SUKABUMI - Pembangunan jembatan gantung jilid dua di wilayah resort Pengelola Taman Nasional (PTN) Situ Gunung di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, sebagai objek wisata, menuai pro dan kontra. Pengelola dan aktivis lingkungan saling mengeluarkan argumen terkait pembangunan jembatan yang merupakan akses menuju air terjun Curug Kembar di zona konservasi kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) tersebut. Aktivis lingkungan Sukabumi dari Komunitas Lingkar Hijau, Asep Yadi, menilai apa pun alasan dari pembangunan di kawasan konservasi harus ditolak. ”Ini sudah saya bilang terang-terangan di hadapan mereka bahwa komunitas, terutama saya secara pribadi, memang tidak setuju dengan rencana tersebut, ” tegas Yadi. Yadi menyayangkan sikap pemerintah dengan mengorbankan hutan yang makin sempit demi wisata. ”Semata-mata hanya karena difasilitasi dan bernaung di balik celah peraturan perundangundangan yang ada. Padahal bicara ekologi itu melampaui ide dan kaidah hukum positif” sambungnya. Ia juga menolak praktik bisnis ekploitasi alam, hutan dalam zona TNGGP yang berlindung di balik upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Yadi, efek trickle down kepada kesejahteraan warga setempat adalah palsu. ”Saya minta valuasi nilai ekonomi juga pemerataan kesejahteraan yang terjadi buat warga dibandingkan dengan nilai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan, ” jelasnya.Sedangkan, menurut perwakilan pengelola objek wisata jembatan gantung Situ Gunung PT Fontis Aquam Vivam (Pron-ties), alasan pembangunan jembatan jilid dua itu sebagai langkah pengamanan dan pengawasan, sebagai jalur evakuasi juga melindungi para pengunjung yang semakin hari semakin banyak ke Curug Kembar. ”Kami tidak sembrono melakukan pembangunan jalur evakuasi menuju Curug Kembar yang notabene merupakan daerah konservasi. Ini sudah melalui proses dan payung hukum dari Kementerian dan Taman Nasional, ” ungkap salah satu Manajer di Pronties, Boam. Ia menambahkan, lokasi Curug Kembar dan akses tersebut berada dalam zona pemanfaatan konservasi, bukan dalam zona inti yang saat ini ramai diperbincangkan di sosial media. “Setiap hari kami dimonitoring pihak monitoring dari balai dan Perhutani. Dan aturan dalam hutan konservasi ini tentunya lebih ketat. Jadi kami pastikan tidak ada penebangan atau perusakan,” tutupnya. (suc/suf/run)