METROPOLITAN - Minimnya Pene­rangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Bogor masih jadi keluhan mayoritas masyarakat. Menurut data Dinas Per­hubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor masih membutuhkan PJU di 22.200 titik. Kekurangan itu me­nyebabkan beberapa ruas jalan masih gelap. Kepala Seksi Prasarana Dishub Kabu­paten Bogor Ade Habib mengaku kewa­lahan memasang PJU. Selain luasnya wilayah, juga minimnya anggaran. Se­hingga masih banyak ruas jalan yang belum terpasang PJU. Walaupun sudah pernah mendapatkan hibah pada 2018 sebanyak 900 PJU dan tahun ini mengaju­kan lagi 900 PJU Tenaga Surya (TS), te­tap saja masih kurang. Sampai saat ini, pengajuan 900 PJU TS masih belum terealisasi karena baru selesai lelang di Direktorat Jenderal En­ergi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTK). Sehingga untuk tahun depan, ia mengaku Pemkab Bogor akan mengajukan kembali sebanyak 2.000 PJU TS yang akan disebar di 40 kecama­tan, khusus untuk jalan desa. Ade menuturkan, banyak yang mengaju­kan bahkan sudah dibahas dalam Mu­syawarah Rencana Pembangunan (Mus­renbang). Untuk itu, pihaknya menyia­sati dengan cara mengambil dana CSR dari perusahaan yang ada di tiap keca­matan. ”Sebenarnya tahun lalu ada 1.200 titik. Hanya terjadi kegagalan dalam proses lelang. Untuk 2019 belum, ka­rena kami menunggu perintah dari pu­sat,” ungkapnya. Sejauh ini, Pemkab Bogor sudah me­miliki 25.423 PJU yang tersebar di seluruh ruas jalan, baik nasional maupun pro­vinsi. Tetapi untuk kekurangannya masih ada 22.200 titik jalan pemkab, lalu 1.700 jalan nasional dan 2.800 ti­tik jalan provinsi. Selain dari dana pusat, ternyata PJU juga bisa didapat­kan dari fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) yang diserahkan­pengembang perumahan kepada pem­kab. Namun, nyatanya hingga kini Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor masih kesulitan mengumpulkan Pra­sarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari para investor perumahan di Ka­bupaten Bogor. Kepala Bidang PSU DPKPP Asep Sulae­man mengatakan, sampai awal September, baru enam PSU yang diserahkan pihak pengembang. Sedangkan pada tahun lalu hanya ada 161 pengembang yang menyerahkan PSU dari total 716 peruma­haan yang ada di Kabupaten Bogor. Asep menjelaskan, minimnya PSU yang diserahkan pihak pengembang dikarena­kan pola pikir para pengembang yang masih tidak mau bertanggung jawab atas kewajibannya menyerahkan PSU yang seharusnya menjadi aset Pemkab Bogor. “Kita juga kesulitan ya untuk mengurusi masalah ini, karena kita hanya memveri­fikasi dan menerima saja. Tapi kan ini juga menjadi catatan bagi kami,” katanya. Terpisah, Wakil Bupati Bogor Iwan Se­tiawan mengatakan, kehadiran PJU ada­lah titik penting bagi keberlangsungan masyarakat di Kabupaten Bogor. Sebab, di lokasi yang minim penerangan biasanya akan meningkat terjadinya tindak krimi­nal dan kecelakaan lalu lintas. Terkait jalur menuju lokasi wisata juga harus menjadi prioritas untuk dipasang­nya PJU agar wisatawan merasa aman dan nyaman. “Saya imbau masyarakat ikut merawat dan mengawasi PJU yang sudah ada. Tapi kita juga akan terus be­rusaha menambah PJU setiap tahunnya,” tandasnya. (cr2/c/els/run)