METROPOLITAN.id - Tewasnya 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo  Kendari, usai demonstrasi menolak rancangan undang-undang bermasalah di halaman DPRD Sulawesi Tenggara menjadi catatan hitam demokrasi Indonesia. Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menyebut tragedi tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Direktur Kopel Indonesia Anwar Razak mengatakan, rentetan aksi brutal aparat terhadap demonstran tidak ditolerir lagi. Tewasnya mahasiswa di Kendari menambah daftar panjang korban. Padahal, Anwar melanjutkan, para mahasiswa tersebut adalah anak-anak muda yang sedang berjuang untuk negeri. mereka turun ke jalan karena tidak ingin negara dibajak oleh para koruptor, kesewenang-wenangan dan tidak ingin demokrasi mati. "Sayangnya sekali karena ada pembiaran sehingga kejadian ini terus dan terus terjadi hingga korban terus berjatuhan," kata Anwar dalam keterangan yang diterima Metropolitan.id. Atas kejadian tersebut, Anwar menilai seharusnya Presiden mengambil langkah cepat untuk menangani masalah ini. Presiden harus menhhentikan aksi brutal aparat dan mengusut pelanggar HAM yang terjadi saat demo berlangsung. "Jangan menganggap remeh persoalan ini. Selain persoalan kemanusiaan, ini juga mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara kita," kata Anwar. Menurutnya, penembakan dan pemukulan terhadap demonstran adalah pelanggaran HAM yang seharusnya dilawan dan dihilangkan dalam kehidupan demokrasi. Seharusnya, pemerintah belajar dari reformasi 98 yang harus dibayar dengan nyawa dan materi. "Cukupkan sampai di situ, jangan kita ulangi lagi. Perubahan bisa kita lakukan secara perlahan tanpa korban. Ini akan membuat bangsa ini menjadi lemah dan mundur kebelakang," tandasnya. (fin)