METROPOLITAN - Terkait dugaan mandeknya kinerja PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) mendapatkan tanggapan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor Joko Pitoyo. Menurut dia, ada kemungkinan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor ini diubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kinerja yang dilakukan. “Kita mungkin nanti akan mengevaluasi kinerja direksi PPE,” katanya, kemarin.
Joko pun membenarkan, terkait kerugian daerah yang dikelola PT PPE itu sebesar Rp80 miliar. Kerugian ini belum dipertanggungjawabkan direksi di bawah kepemimpinan Radjab Tampubolon. Joko juga mengatakan, kerugian ini harus dipertanggungjawabkan direksi namun harus dilihat terlebih dahulu sumber kerugiannya. Seperti, kerugian dari usaha, atau dari faktor pengelolaannya. “Kita lihat dulu aja kerugian itu dari faktor apa,” ungkapnya.
Mantan kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu itu juga mengakui nilai aset perusahaan daerah yang lebih kecil dari penyertaan modal. Ada dua jenis modal, yaitu dari pemerintah daerah dan pemegang saham lainnya. “Boleh dikatakan sudah tidak sehat lagi,” ucapnya.
Kondisi PPE saat ini ternyata sudah disampaikan kepada Bupati Bogor Ade Yasin. Sekadar diketahui, dugaan sementara penyertaan modal PT PPE itu sebesar Rp200 miliar dan Rp50 miliar dibagi dua tahap. Pada 2012 sebesar Rp27,5 miliar dan 2013 sebesar Rp22,5 miliar. Sehingga, penyertaan modal selama 2012-2017 itu sebesar Rp200 miliar.
Terpisah, Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mengaku akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “Jadi kita akan rapat dengan manajemen PPE apakah akan dilanjut atau tidak. Penggantian manajemen mungkin ya (direksi)," tegasnya.
Walaupun kondisi sudah terpuruk, politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, PT PPE sesungguhnya memiliki potensi untuk memberikan keuntungan bagi Bumi Tegar Beriman. Sebab menurutnya sejak diterbitkannya peraturan daerah yang membentuk BUMD yang bergerak di bidang pertambangan itu sudah ada kajian terkait hitung-hitungan keuntungan. "Tapi kan ternyata di pertengahan jalan ternyata PPE ini sudah tidak sehat. Nanti kita akan ambil kebijakan terkait masalah SDM nya, pengelolaannya, direksinya apakah mau diganti atau apa ya nanti kita lihat hasil rapat," imbuhnya.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor sedang mempertimbangkan selain untuk menyelematkan aset BUMD tetapi juga harus menyelamatkan tenaga kerja yang saat ini sedang diliburkan pihak PT PPE. Sementara itu, Direktur PT PPE Radjab Tampubolon mengaku karyawannya hanya diliburkan sementara, bukan diberhentikan. Sebab, saat ini kondisi keuangan PT PPE tidak baik.
Nanti jika keuangan PT PPE membaik,, karyawan itu akan masuk dan gaji mereka selama diliburkan akan dibayarkan. Radjab menjelaskan, ada dua cara yang kini ditempuh pemegang saham. Pertama, mencari investor dan kedua menunggu pencairan dana penyertaan modal pemerintah atau PMP yang belum disetorkan. “Pemegang saham dan Direksi PT PPE sedang berusaha keras untuk memperoleh kedua peluang itu guna untuk memperbaiki keuangan PT PPE,” kata Radjab.
Terkait pemberhentian sementara itu, Radjab kembali mengatakan, hal itu dilakukan untuk kebaikan para karyawan itu sendiri. “Dengan diliburkan sementara, mereka bisa mencari pemasukan sampingan tanpa melanggar aturan kantor,” jelasnya.
Selain itu, katanya, dengan diliburkan sementara, mereka juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk keperluan ongkos ke kantor. “Jadi sekali lagi, karyawan PT PPE itu tidak diberhentikan, melainkan hanya diliburkan sementara dan gaji mereka akan tetap dibayar setelah kondisi keuangan PT PPE membaik,” tutupnya. (cr2/c/els)
