METROPOLITAN - Peta yang selalu menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan sebuah wilayah dengan skala 1:5000 saat ini menjadi fokus utama Badan Informasi Geospasial (BIG). Hal tersebut disampaikan Kepala BIG, Hassanudin Z Abidin saat merayakan hari ulang tahun BIG ke-50 di Kantor BIG, Cibinong, kemarin. Keinginan untuk membangun sebuah peta yang tersistematis menjadi landasan bagi BIG untuk menggarap proyek tingkat nasional ini yang membutuhkan anggaran sebanyak Rp6 triliun. Sebab selama ini, peta wilayah di Indonesia masih terpecah-pecah karena adanya sistem desentralisasi yang diterapkan Pemerintah Indonesia. Tetapi dari sistem Desentralisasi yang sudah berjalan sejak reformasi ini, ternyata wilayah-wilayah di Indonesia belum memiliki dinas ataupun unit pelayanan yang memberikan informasi Geospasial. Hassanudin menjelaskan, nantinya peta dari BIG akan ditambahkan dengan data statistik dan demografi sosial penduduk dari Badan Pusat Statistik agar lebih bermakna. "Itu semua tergantung anggaran. Pemerintah mintanya cepet aja, tapi anggarannya itu kan harus dicari dulu, kita kalau diluar hutan, untuk pembentukan peta 1:5000 butuh biaya Rp6 triliun seluruh Indonesia. Nyari Rp6 triliun ini yang susah, karena pemerintah juga punya prioritas kan," terangnya. Menyoal rencana pembentukan ibuk ota baru Indonesia, Hassanudin menjelaskan, sampai saat ini, untuk sesi pemotretan sudah rampung, sehingga pihaknya sedang menyiapkan peta 3D delapan layer yang akan dijadikan patokan bagi kelompok kerja (pokja) pembangunan ibu kota. Peta yang akan memberikan gambaran soal potensi bencana, jenis tanah, potensi wilayah dan tata ruang itu akan rampung pada akhir 2019, sehingga diharapkan sudah bisa digunakan tahun depan setelah dikaji pokja pembangunan ibu kota baru. Ia menjamin ibu kota yang baru aman dari bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gempa dan banjir. Sebab ia membeberkan kajian ibu kota yang baru sudah dimulai sejak jauh-jauh hari. "Kita ini kan memang sudah bekerjasama sejak lama, tapi karena rahasia, kita tidak pernah buka itu. Tapi karena ini sudah diumumkan ya kita sekarang fokus ke kawasan tersebut dan sudah dipetakan," bebernya. Di lokasi yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah siap mendukung BIG dari sektor pendanaan. Walaupun hanya Rp19 miliar yang akan digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) menurutnya itu sudah menjadi gambaran keseriusan pemerintah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia itu melakukan perencanaan yang baik untuk sebuah pembangunan sebuah negara membutuhkan banyak data dan peta adalah salah satunya. "Karena itu dari waktu ke waktu, kita terus berkoordinasi dengan BIG untuk memastikan apakah peta-peta yang dibuat itu sudah sesuai dengan semua perencanaan. Apalagi dalam konteks bahwa negara kita, negara yang terdesentralisasi, otomatis perencanaan itu harus benar-benar jelas lokasinya dimana," tegasnya. (cr2/b/els)