METROPOLITAN.id - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat dan masyarakat siap berkolaborasi menghadapi tantangan 50 tahun penduduk Jawa Barat.
Komitmen kolaborasi ini terungkap dalam Rapat Kerja Daerah Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tingkat Jawa Barat, kemarin
Mewakili Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Jawa Barat, Dudi Sudrajat Abdurrachim mengatakan, kekuatan utama BKKBN terletak pada aspek kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Tradisi ini terus dijaga selama bertahun-tahun, sehingga menghasilkan capaian kinerja gemilang yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dari 5-6 anak pada dekade 70-an menjadi 2-3 anak sejak 2010-an.
“Perlu kita ingat bahwa BKKBN itu juga sejarahnya dari komunitas, lahir dari prakarsa masyarakat. Tumbuh dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian kelahiran dan mendorong tumbuhnya keluarga sejahtera dan berkualitas. BKKBN lahir dari rahim Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Kita juga bisa melihat BKKBN terus menggandeng kekuatan-kekuatan sosial maupun kelembagaan formal dalam menjalankan program KB atau sekarang menjadi Banggakencana. BKKBN bermitra dengan PKK, TNI, asosiasi tenaga kesehatan, media, dan lain-lain. Inilah yang kemudian menjadikan BKKBN besar, program KB besar,” kata Dudi.
Untuk itu, ia sangat mendukung penguatan kemitraan yang digagas BKKBN melalui kegiatan Rakerda Banggakencana. Bagi Gedung Sate, Rakerda Banggakencana menjadi tahapan penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat.
Hal ini sejalan dengan komitmen Gubernur Ridwan Kamil untuk memperkuat kolababorasi dalam pembangunan Jawa Barat. Jawa Barat senantiasa berkolaborasi dengan lima pilar pembangunan atau pentahelix, meliputi academic (akademisi), business (perusahaan), community (masyarakat), government (pemerintah) dan media.
“Kami mengakui BKKBN sudah melakukan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dengan sangat baik sekali melalui kolaborasi dengan lima pilar yang kita sebut pentahelix tadi. Nah, cara-cara baik ini harus terus dilanjutkan untuk mengadapi tantangan Jawa Barat dengan penduduk 50 juta saat ini. Dengan 50 juta penduduk ini berarti kita harus menyiapkan daya dukung memadai, penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.
-
Dudi mencatat, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jawa Barat mengalami penurunan dari sekitar 1,89 persen pada sensus penduduk 2010 menjadi 1,30 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Pertumbuhan ini relatif terkendali dari sisi kelahiran, namun sulit terkontrol dari sisi migrasi. Terlebih Jawa Barat memiliki sejumlah daya tarik yang secara alamiah mengundang orang untuk datang. Sebut saja misalnya sektor pendidikan yang ditandai dengan berdirinya perguruan-perguruan tinggi utama di Jawa Barat. Belum lagi pusat pertumbuhan industri yang berpusat di Jawa Barat.
Dari dua contoh tadi, Dudi mencatat kedatangan penduduk ke Jawa Barat tidak seimbang dengan keluarnya penduduk Jawa Barat ke luar daerah. Bahkan, mereka yang semula hanya menuntut ilmu di Jawa Barat pada akhirnya menetap di Jawa Barat.
Kondisi tersebut yang kemudian menjadikan penduduk Jawa Barat meroket dari tahun ke tahun. Ini menjadi tantangan dari keberadaan 50 juta penduduk di Jawa Barat. Salah satu kunci dalam menjawab tantangan tersebut adalah dengan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun dunia usaha dan media serta perguruan tinggi.
Secara khusus, Dudi menggaris bawahi upaya Jawa Barat dalam meningkatkan pembangunan SDM melalui penurunan angka prevalensi stunting.
Merujuk pada elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM), dalam triwulan ketiga tahun lalu bahwa prevalensi stunting balita di Jawa Barat mencapai 38 persen. Angka ini melampaui prevalensi nasional sebesar 27 persen.
“Kami sadari masih banyak yang harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai percepatan program dan kegiatan prioritas. Tidak hanya pada level pemerintah provinsi, tetapi justru bagaimana implementasi di tingkat daerah (provinsi dan kab/kota) serta ujung tombak di lapangan yang secara langsung dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
-
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana menjelaskan, Rakerda Banggakencana 2020 pada dasarnya merupakan agenda tahunan BKKBN bersama dengan pengelola program Banggakencana di kabupaten dan kota untuk melakukan evaluasi dan menyusun agenda kerja selama satu tahun ke depan.
Rakerda diikuti para pemangku kepentingan dan mitra kerja Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan akademisi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidani program Banggakencana.
Rakerda dilakukan dalam upaya meningkatkan komitmen, sinergitas, dan dukungan pemerintah, pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Banggakencana. Terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi BKKBN melalui visi untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.
“Kami yakin dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, maka sasaran-sasaran program Banggakencana dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana telah tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Renstra BKKBN 2020-2024. Tema 50 Juta Penduduk Jawa Barat ini dipilih untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan kita dalam menghadapi tantangan besarnya jumlah penduduk tersebut,"kata lelaki yang akrab disapa Kang Uung.
-
Menandai kolaborasi awal tahun ini, pada Rakerda ini BKKBN secara khusus menandatangani nota ksepahaman dengan tiga mitra kerja. Yakni Bank BJB, Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU), dan PKBI.
"Kesepamahan ini menjadi titik awal sinergi BKVBN dengan mitra dalam melakukan percepatan kinerja 2020. Salah satunya melalui pemanfaatan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia pada instansi masing-masing," pungkasnya. (ar/fin)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Terkini
Minggu, 21 Desember 2025 | 20:20 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 15:00 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 14:35 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 14:00 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 13:53 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 13:37 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 13:31 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 08:00 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 07:00 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 06:15 WIB
Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:22 WIB
Sabtu, 20 Desember 2025 | 11:05 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 20:03 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 15:28 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 15:10 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 14:29 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 14:21 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 14:18 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 13:43 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 11:48 WIB
