METROPOLITAN.id - Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memindahkan perkantoran hingga Balai Kota Bogor ke wilayah Katulampa, Bogor Timur, terus dimatangkan.
Pemkot Bogor menggelar rapat lanjutan pembahasan yang dipimpin Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim bersama jajaran SKPD dan mengundang perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Balai Kota Bogor, Selasa (8/9).
Dedie mengatakan bahwa dalam rapat tersebut, salah satunya membahas terkait kajian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor. Terkait jumlah kantor yang nantinya akan dipindah ke tempat baru.
"Hasil kajian dari BKPSDM, memang ada sekitar 24 SKPD yang rencananya akan dipindah. Itu mempertimbangkan sesuai kebutuhan," katanya.
-
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim (foto:Sandika/Metropolitan)
Ia menambahkan, usulan SKPD yang dipindah diantaranya kantor yang ada di lingkungan Balai Kota Bogor, seperti Sekretariat Daerah (Setda), Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Selain itu, kantor SKPD yang ada di luar lingkungan Balai Kota Bogor, seperti kantor Inspektorat, Disdukcapil, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satpol PP, Disparbud, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, DPMPPA, DPPKB, Disperindag, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
"Selain itu SKPD lain dipertimbangkan untuk tidak dipindah. Estimasi total pegawai ada 1.745 orang yang akan ikut dipindah," tukas Dedie.
Sebelumnya, wacana pemindahan perkantoran Pemkot Bogor rupanya sudah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat membenarkan hal tersebut. Menurutnya rencana pemindahan perkantoran hingga Balai Kota Bogor itu sudah dituangkan kedalam KUA-PPAS 2021.
"Untuk kajian pemindahan (perkantoran) dimasukkan kedalam KUA-PPAS," kata Ade Sarip kepada Metropolitan, Selasa (8/9).
Ia menambahkan, dimasukkannya rencana itu dalam KUA-PPAS 2021, merupakan wujud keseriusan Pemkot Bogor dalam pemindahan pusat pemerintahan.
Meski begitu, ia belum bisa mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk rencana itu.
"Belum sampai pembicaraan berapa anggarannya, tapi sudah dimasukkan itu (ke KUA-PPAS)," ungkap Ade Sarip. (dil/a/ryn)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Terkini
Minggu, 21 Desember 2025 | 20:20 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 15:00 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 14:35 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 14:00 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 13:53 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 13:37 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 13:31 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 08:00 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 07:00 WIB
Minggu, 21 Desember 2025 | 06:15 WIB
Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:22 WIB
Sabtu, 20 Desember 2025 | 11:05 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 20:03 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 15:28 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 15:10 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 14:29 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 14:21 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 14:18 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 13:43 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 11:48 WIB
