METROPOLITAN.id - Anggota Komisi X DPR-RI, Fahmi Alaydrus mengunjungi Podcast Ruang Jurnalisme Kelompok Wartawan (Rujukan) Kelompok Wartawan Pokwan) DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (13/10). Dalam kesempatan itu, Fahmi berbicang banyak hal, tak teekecuali soal penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kedatangan Fahmi didampingi Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor yang juga wakil DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim. Mereka diterima Ketua Pokwan DPRD Kabupaten Bogor, Saeful Ramadhan. Mereka berdua langsung terlibat tanya jawab dalam sesi Podcast Rujukan. Fahmi membahas isu yang saat ini ramai dan berkembang di kalangan masyarakat. Mulai dari pendidikan, olahraga hingga aksi demo menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Menurutnya, banyak yang perlu disikapi segera oleh pemerintah. Misalnya desakan masyarakat terhadap undang-undang tersebut. "Aksi demo yang dilakukan adalah bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah harus pahami itu," ujar Fahmi. Politisi PKS ini meminta pemerintah dan masyarakat harus sama-sama mengerti dan menjaga diri. Terutama para, aparat yang mengawasi jalannya demo. "Demo ini memang lebih banyak disikapi keras. Karena mayoritas mereka juga adalah anak muda. Kita harus menyikapi bagaimana caranya agar demo tersebut berjalan lebih beradab. Jadi harus sama-sama menahan diri agar tidak terjadi bentrokan," jelasnya. Ketika aksi demo berjalan dengan tertib dan beradab, ia meyakini suara dari para pendemo akan lebih bisa diterima. "Maka di sini lah barang kali perlu memadukan kebijakan pemerintah. Sehingga anak-anak muda ini bisa nyaman. Kalau polisinya berdialog dengan baik, saya kira tidak akan liar," jelas Fahmi. Di samping itu, Fahmi menilai media menjadi salah satu wadah informasi yang harus memberikan berita sesuai fakta di lapangan. Legislator yang maju dari Dapil Kabupaten Bogor ini pun mendukung penuh apa yang dilakukan para wartawan yang tergabung dalam Pokwan DPRD Kabupaten Bogor ini. "Rujukan ini harus menjadi wadah yang menghasilkan hal-hal yang memotivasi, memberikan inspirasi dan perubahan untuk Kabupaten Bogor," tandasnya. (fin)