METROPOLITAN.id - Pasca ditetapkannya Upah Minimun Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk 2021 tanpa ada kenaikan dibandingkan tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga akan mengikuti kebijakan Pemprov Jabar. Meski penentuan kenaikan Upah Minimun Kota (UMK) baru dilakukan minggu depan, namun Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bogor Elia Buntang, memastikan bahwa UMK Kota Bogor pada 2021 akan tetap di angka Rp4,1 juta. "Bila dilihat kondisi sekarang masa pandemi seharusnya upah kota turun, tapi itu tidak mungkin. Perkiraan saya, paling sama dengan tahun lalu di angka Rp4,1 juta," katanya kepada Metropolitan.id, Selasa (3/11). Hal itu disebabkan karena sebagian besar usaha di Kota Bogor mengandalkan usaha jasa dan manufaktur. Padahal, jenis usaha tersebut yang paling terdampak pada masa pandemi Covid-19. Elia menilai bila UMK naik, bukan tidak mungkin usaha yang saat ini tengah kembali bergairah, justru jadi beban peningkatan biaya operasional. Hal itu pun bisa memicu usaha berhenti dan akan terjadi PHK. "Saat ini terpenting bagi pekerja yakni mempunyai pemasukan yang cukup dan rutin setiap bulan. Untuk kenaikan upah, pada dasarnya mereka pun mengerti," jelas Elia. Ia menambahkan bahwa dalam rapat penentuan UMK nanti akan melibatkan pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah. Bila penetapan sudah dilakukan, maka akan diusulkan ke tingkat provinsi untuk diputuskan. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan justru menilai seharusnya Pemkot Bogor mengambil langkah untuk menaikkan UMK Kota Bogor tahun depan. Sebab, masyarakat harus memiliki pendapatan yang lebih mengingat kondisi pandemi Covid-19 masih akan terjadi tahun depan. "Kalau UMK ini penting, ya seharusnya naik. Tidak perlu melihat ke provinsi. Kita punya sistem pemerintahan sendiri kan dan masyarakat juga membutuhkan kita," kata Ence. Lebih lanjut, Politis PDIP ini memiliki penilaian bahwa seharusnya UMK Kota Bogor tahun depan bisa dinaikkan sampai ke angka Rp5 juta. Hal itu berdasarkan perhitungan kebutuhan pokok masyarakat. Mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, tempat tinggal dan kebutuhan untuk pangan. "Kita kan ekonomi juga terus jalan dan sekarang meningkat, arahnya sudah baik. Maka kita harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat kita," pungkasnya. (dil/c/ryn)