METROPOLITAN.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 untuk segera dibawa ke DPRD Kota Bogor, awal pekan depan. Sebab, akhir November harus sudah ditetapkan. Di tengah situasi pandemi yang belum usai, pemkot masih memfokuskan lima program prioritas pada RAPBD tahun depan. "Ini masih RAPBD, harus balance pada saat dibawa ke DPRD. Nah angka total yang akan kita ajukan ke dewan itu Rp2.226.688.063.671," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Hanafi saat ditemui Metropolitan.id, akhir pekan lalu. Ia melanjutkan, beberapa program prioritas yang tetap akan ada di RAPBD 2021 yakni bidang kesehatan sebesar Rp18,4 miliar, bidang Pendidikan sebanyak Rp21,9 miliar hingga Pemulihan Ekonomi sebesar Rp36 miliar. "Pemulihan ekonomi itu disebar ke banyak SKPD, diantaranya Disperindag, DPMPTSP, Disparbud, Disnaker, Dispora dan lainnya. Ini masih berhubungan dengan dampak pandemi. Kalau tahun ini kita dipaksa refocussing sampai enam kali, tahun depan ya kita sudah punya ancang-ancang untuk dampak itu," jelas Hanafi. Selain itu, ada porsi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur hingga reformasi birokrasi, yang dijatah Rp621,9 miliar. Terakhir, alokasi terkait janji politik wali kota, yang jumlahnya mencapai Rp94,3 miliar. Mencakup beberapa program seperti Bogor Lancar, Bogor Merenah, Bogor Kasohor, Bogor Motekar, Bogor Samawa, Abdi Bogor dan beberapa kegiatan lainnya. "Yang diprioritaskan lima itu. (RAPBD) 2021 itu kan terpengaruh kondisi pada 2020, yang sempat direfocusing beberapa kali. Artinya, prioritas pemerintah secara keseluruhan nasional untuk penanganan Covid-19. Apa saja penanganannya? Kaitan kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD) dan sebagainya. Bedanya, sekarang sudah tertuang dalam penanganan kesehatan di 2021," tukasnya. Mantan asisten pemerintahan Setda Kota Bogor itu menyebut, penganggaran itu sudah dianalisis oleh Dinas Kesehatan sehingga tidak seperti awal kejadian, yang tidak punya persiapan apa-apa sehingga program yang ada diprogram ulang dan dialihkan ke Belanja Tak Terduga (BTT). "Jadi sudah terduga, terantisipasi pada 2021, nggak seperti tahun ini," ujarnya Sebelum dibawa ke DPRD, sambung dia, kondisi RAPBD 2021 memang harus seimbang. Sebab, mengacu pada aturan baru menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). "Dulu waktu pakai Simral, kita bisa-bisa saja bawa RAPBD dalam keadaan defisit, lalu dibalance-kan. Sekarang di SIPD, kita bawa ke dewan harus sudah balance. Itu salah satu kendala jadi baru bisa dibawa ke dewan bulan ini. Kedua, hambatan teknis kementerian," papar Hanafi. Ia menambahkan, pembahasan dilakukan di awal bulan ini karena dideadline harus rampung di akhir November. Syarifah juga mengakui mengalami kemunduran beberapa kali. Hal itu juga yang disebut menyebabkan Pemkot Bogor disebut lambat dalam menyerahkan RAPBD kepada DPRD. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah pernah menyebut Salah satu penyebabnya, aturan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan sistem baru secara nasional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sehingga harus merubah sistem sebelumnya, Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Keuangan Terpadu (Simral) ke SIPD. "SIPD ini kan harus lebih detail, termasuk harga. Kalau dulu cukup satu paket mengerjakan perbaikan jalan, misalnya. Sekrang sudah tidak boleh, harus ada satuannya. Jadi ketika pemkot mau mengerjakan satu bangunan, harus ada berapa itu materialnya dan lainnya," jelas Syarifah. "Nah itu kan harus detail, harus diturunkan dalam Perwali, jadi ada SK wali kota. Akhirnya itu yang teman-teman pemkot itu bolak-balik, kan itu tidak mudah ada beberapa item itu," ungkapnya. Tak sampai disitu, kata dia, jika sudah selesai persyaratannya, masih harus melewati review admin Inspektorat. Nanti ketika sudah selesai harus direview dulu selama dua hari, baru diserahkan. Selain itu, penanganan Covid-19 pada 2021 masih jadi fokus utama. Belajar dari pengalaman tahun 2020 yang mengalami refocusing anggaran, RAPBD 2021 diarahkan agar tidak terjadi pergeseran nantinya. "Anggaran untuk Covid-19 itu kan nggak direncanakan, maka tahun depan itu, kita sudah tahu kondisi pandemi, sehingga nggak refocusing nantinya. Sudah diarahkan Dinkes misalnya dalam pembelian obat peralatan dan sebagainya untuk Covid-19. Agar tidak ada refocusing lagi," papar mantan kepala BPKAD Kabupaten Bogor itu. Ia mencontohkan pada Dinkes misalnya, rumah sakit sudah disiapkan pola pembelian obat dan lainnya untuk penanganan Covid-19. Apalagi, bidang kesehatan memang harus dianggarkan lebih dari 10 persen. Lalu bidang pendidikan lebih dari 20 persen. "Kemudian PUPR karena ada infraatruktur yang harus kami lalukan pemeliharaan," jelasnya. Ia mengakui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor masih 'dibawah' meskipun sudah melakukan relaksasi. Hasilnya RAPBD turun pada sektor pendapatan dan belanja-nya. Untuk angka, ia menjelaskan ada dikisaran Rp2 triliun, lebih kecil dibanding tahun ini yang diawal Rp2,5 triliun. "Masih turun dibanding tahun sebelumnya. Mudah mudahan tahun 2022 bisa meningkat kembali. Kalau angka sekitar Rp2 triliun lebih, tapi ini saya belum tahu angka pastinya ya. Kemarin kan Rp2,5 triliun. Ya karena pendapatan turun, uang yang dibelanjakannya turun," ucapnya. (ryn)