METROPOLITAN.id - 'Hidup segan, mati tak mau'. Pepatah tersebut jelas menggambarkan kondisi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor saat ini. Meskipun berada di titik nadir, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berupaya untuk kembali menyehatkan perusahaan ber pelat merah ini. Ternanyar, pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Tranportasi Jabodetabek (BPTJ) dikabarkan siap memberikan bantuan sebesar Rp81 miliar melalui program Buy The Service (BTS) atau disebut sebagai subsidi untuk pengoperasian bus Trans Pakuan, serta siap disalurkan tahun depan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo. Untuk itu, ia menilai jika DPRD hendak mempailitkan atau mengembalikan Raperda Perubahan Nama PDJT, hal itu disebut kurang bijak karena ada peluang menanti didepan mata. "Kita sudah hitung dari Dishub dan konsep yang siap itu dari Dishub Kota Bogor. Jadi BTS ini tahun depan sudah diagendakan seperti itu. Kalau tiba-tiba ada wacana dipailitkan, menurut hemat kami ini kurang arif," katanya kepada Metropolitan.id, Kamis (19/11). Lebih lanjut, Danjen menjelaskan bahwa BTS ini rencananya akan diterima Pemkot Bogor untuk lima koridor pelayanan angkutan kota. Diantaranya Koridor Satu dengan jumlah 15 bus, yang mencangkup layanan dari Baranangsiang sampai ke Cisarua. Lalu Koridor Dua dengan jumlah 10 bus, yang mencangkup layanan dari Baranangsiang sampai ke Dramaga. Kemudian Koridor tiga dengan jumlah 10 bus, yang mencangkup layanan dari Baranangsiang sampai ke Cibinong. "Lalu Koridor tujuh, dengan jumlah tujuh bus, yang mencangkup layanan dari Baranangsiang sampai ke Sentuk City. Kemuedian Koridor delapan, dengan jumlah 10 bus, yang mencangkup layanan dari Bubulak sampai ke Ciawi," ujarnya. Terakhir, Koridor Sembilan dengan jumlah 10 bus, yang mencangkup layanan dari Bubulak sampai ke Ciawi, via Lawanggintung. "Jadi pemerintah itu membeli layanan. Kami juga sedang merayu pemerintah pusat agar bantuan ini bisa untuk PSO bus. Jadi berapa pun jumlah penumpang, itu sudah dihitung," ungkapnya. Sebab berdasarkan Pasal 5, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 9 tahun 2020 tentang pemberian subsidi angkutan umum perkotaan menyebutkan bahwa subsidi angkutan umum diberikan kepada trayek tertentu Selain itu dalam pasal 10 juga disebutkan bahwa bantuan diberikan kepada perusahaan angkutan umum,melalui proses pemilihan dan pelelangan diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum. Sehingga, dengan itulah Pemkot Bogor berencana memajukan PDJT dan menunjuk lima koridor bus Trans Pakuan, yang akan didanai oleh BTS. Untuk itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menilai,l Pemkot Bogor saat ini memang serius dalam hal melaksanakan penataan transportasi. Sehingga dengan mencuatnya wacana pailitkan PDJT dan mengembalikan Raperda, menurutnya itu bukan hal yang bijak untuk dilakukan oleh wakil rakyat. "Hal hal yang perlu diselesaikan berbagai metode teknis yang memungkinkan akan diambil secara real dan bijaksana melihat harus diselesaikan, tidak perlu menambah persoalan," kata Dedie. Ia pun memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi, politik ataupun golongan dalam hal menyelesaikan persoalan PDJT. "Tidak ada kepentingan kepentingan pribadi maupun kelompok atau golongan tetapi semata mata dengan tujuan menyelesaikan masalah sehingga kota bogor bisa menjadi lebih baik," pungkasnya. (dil/c/ryn)