METROPOLITAN.id - Ketua PGRI Kabupaten Bogor Amsohi angkat bicara soal rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada 2021 mendatang. Menurutnya, pelaksanaan pembelajaran tatap muka memang diperlukan bagi peserta. Meksi begitu, keselamatan siswa dan guru juga mesti diperhatikan. "Tapi tetap yang harus kita prioritaskan adalah keselamatan siswa. Memang ini bukan model terbaik, tapi mungkin ini bisa kita lakukan secara bertahap," kata Amsohi, Senin (23/11). Peralihan dari pembelajaran daring ke tatap muka dinilai perlu penyesuaian dan persiapan khusus. Sebab, pembelajaran tatap muka yang akan berlangsung nanti berbeda dengan sebelumnya karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Pembelajaran tatap muka ini secara umum tentunya akan memberatkan tenaga pendidik. Sebab, dalam satu rombongan belajar, tak boleh dilakukan lebih dari 18 siswa. Artinya, jika semula pada satuan pendidikan dalam satu rombongan belajar berjumlah 30 hingga 40 siswa, maka proses pembelajaran harus dilakukan dengan sistem bergantian. "Jadi yang seharusnya guru mengajar satu kelas, meski dibagi menjadi dua kelas. Ini adalah konsekuensi yang mesti kita terima saat pembelajaran tatap muka," terangnya. Menurutnya, pada proses pembelajaran tatap muka nanti, bakal menjadi ujian terberat bagi profesionalisme pendidik. Sebab, mereka bakal dibebankan dengan tugas berat. Belum lagi, jika orang tua tidak mengizinkan anaknya belajar tatap muka. Tentu ini akan menjadi tantangan dan tuntutan profesi seorang guru dalam mengajar. Tak hanya itu, fasilitas ruang kelas di sekolah juga dipastikan bakal menjadi hambatan proses pembelajaran secara tatap muka. Sebab, setidaknya setiap sekolah mesti melakukan penambahan ruang belajar saat proses pembelajaran tatap muka berlangsung. "Tentu semua pihak, dinas dan satuan pendidikan harus mencari solusi yang terbaik untuk hal ini dan mencari solusi bersama. Termasuk honor tambahan bagi guru sebagai bentuk aspirasi, karena mereka bekerja dua kali lipat dari biasanya," bebernya. Untuk memastikan kesehatan pendidik, PGRI Kabupaten Bogor juga berencana mengajukan rapid tes massal bagi tenaga pendidik. "Kita intens koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Karena kita juga harus menjamin tenaga pendidik, jangan sampai profesi guru ini tidak kita perhatikan," pungkasnya. (ogi/c/fin)