METROPOLITAN.id - Polemik rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp768 miliar terus bergulir. Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya secara tegas mengatakan penolakannya terkait penggunaan PEN untuk revitalisasi Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran. Menurutnya, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe C dianggap lebih bermanfaat ketimbang melakukan pembangunan GOR Pajajaran. Sebab masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal di Rumah Sakit (RS) swasta, terlebih pasien peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Saya menolak, lebih baik bangun RSUD tipe C. Masih banyak masyarakat peserta BPJS-PBI yang dipingpong di RS swasta," katanya kepada Metropolitan.id. Selain itu, sambung dia, bisa dengan menyediakan ambulance di setiap kecamatan dan kelurahan. "Setiap kelurahan baiknya punya ambulance. Jadi jelas 68 tenaga kerja sopir dibutuhkan untuk membawa ambulance. Iya kan?," ucapnya. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa program prioritas pemerintah harus tertuju pada pemulihan ekonomi. Pembangunan di tengah pandemi Covid-19 harus tepat sasaran, seperti pembangunan infrastruktur jalan alternatif guna menstimulus tumbuhnya perekonomian kecil di wilayah. "Judulnya saja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ya harus tepat sasaran. Saya setuju jika pinjaman PEN dipergunakan untuk membuka jalur alternatif, itu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Bogor," papar Atty. Selain dua sektor tadi, Atty juga mengungkapkan kekhawatiran bangunan sekolah dan rumah yang tidak layak untuk dihuni. "Bangun rumah rakyat yang nyaris roboh dan sekolah-sekolah yang jauh dari kata layak sebagai tempat menimba ilmu bagi generasi penerus bangsa kedepannya," kata Atty. Legislator dua periode itu menambahkan, peningkatan sumber daya manusia pun perlu ditingkatkan dengan menggelar pelatihan keterampilan, penambahan modal, serta fasilitas tempat usaha bagi para tenaga terampil. Lalu menjadikan satu kawasan sebagai wilayah penghasil satu produk yang tidak dimiliki daerah lain. "Digelar pelatihan sumber daya, keterampilannya ditingkatkan, potensinya digali, yang lulus diberikan modal usaha sebagai binaan pemerintah kota, dibawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM. Serta menjadikan satu wilayah tematik penghasil produk yang dimana daerah lain tidak punya. Harus efektif dan inovatif," tuntasnya. (ryn)