METROPOLITAN.id - Lembaga Visi Nusantara Maju bersama Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Bogor Raya menggelar diskusi bertajuk '2 Tahun Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor' di Kantor DEEP, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (16/12). Diskusi ini mengulas capaian-capaian dan program Bupati dan Wakil Bupati Bogor Ade Yasin - Iwan Setiawan yang sudah dan akan dilakukan. Diskusi diisi oleh sejumlah pemateri, yakni Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju sekaligus Direktur DEEP Yusfitriadi, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Suryanto dan Sosiolog UI Bayu A Yulianto. Selama berlangsung, diskusi dimoderatori oleh Koordinator DEEP Bogor Raya Arfiano dengan pengantar dari Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara Maju Ramdan Nugraha. Direktur DEEP Yusfitriadi mengatakan, Program Pancakarsa yang digaungkan Bupati dan Wakil Bupati Bogor cukup baik. Akan tetapi, dalam teknis realisasinya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih terkesan kerja sendiri. Program antar dinas tidak terkoneksi dengan baik sehingga cita-cita Pancakarsa belum berjalan maksimal. "Pancakarsa ini visi yang baru, tapi model kinerjanya masih begitu, dinas masih sendiri-sendiri. Banyak hal yang kemudian antar dinas tidak ada koneksi yang kuat dengan ketercapaian visi misi Pancakarsa karena modelnya tidak berubah. Ini akan menggambarkan kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan treatment pemerintah daerah. Ini yang harus disinkronkan agar capaian pemerintah sejalan dengan harapan masyarakat," ujar lelaki yang karib disapa Yus ini. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai program masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. "Ini penting menjadi karakteristik dalam mengelola tata kerja. Ketika satu sektor tidak transparan, kemungkinan yang lain juga akan seperti itu. Media dalam hal ini menjadi sangat penting untuk membantu menginformasikan kinerja pemda," ungkapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengakui jika visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor lewat Program Pancakarsa sangat bagus. Akan tetapi, di dua tahun kepemimpinan, masih banyak capaian yang belum tuntas. "Melihat di 2019, gambaran umum Silpa masih tinggi di atas Rp1 triliun, itu masa penyesuaian awal menjabat. Di akhir 2019 kami masuk, visi misinya bagus dengan Pancakarsa, mirip dengan ideologi Pancasila. Konsepnya bagus, tetapi kenapa tidak memunculkan potensi wilayah," kata Rudy. Bicara potensi wilayah, pertumbuhan ekonomi yang masih bisa bersaing saat pandemi ini salah satunya adalah sektor pertanian. Kabupaten Bogor dengan wilayah yang sangat luas harusnya bisa memaksimalkan potensi-potensi wilayahnya. "Kita selalu bicara kita punya wilayah luas, tapi mau ngapain? Kita punya kopi, ikan hias di ekspor ke mancanegara. Kita undang dinas terkait, minta ajukan di 2021 raperda pelindungan petani dan peternak. Kenapa harus dilindungi? Karena hari ini saja sektor yang masih tumbuh itu pertanian. Kenapa perlu perda? Karena jadi peraturan tertinggi di daerah," terangnya. Selanjutnya, Rudy menyoroti soal tagline Sport and Tourism yang menjadi ikon Kabupaten Bogor. Dirinya sempat mengundang Dispora untuk mengajukan raperda retribusi Stadion Pakansari. Namun, hal itu tak jua diajukan. Padahal, perda tersebut penting sebagai payung hukum untuk memaksimalkan pendapatam daerah dari sewa stadion kebanggaan masyarakat tersebut. "Sewa stadion sekarang kita tak punya payung hukumnya. Padahal ini bisa menjadi masukan untuk pemda. Mungkin nanti kita ajukan di raperda inisiatif," beber Rudy. Agar visi misi kepala daerah cepat terwujud, politisi Gerindra ini menginginkan ada integrasi program antar SKPD di 2021. Ia mencontohkan, misalnya Dispora memiliki program budidaya ikan lele, pesertanya bisa diambil dari Dinas Tenaga Kerja, lalu disinkronkan dengan Dinas Perikanan dan Peternakan lewat program pembagian benih ikan, selanjutnya hasilnya disinkronkan dengan program pemasaran Disperindag. Sinkronisasi semacam ini dianggap mampu menyerap banyak tenaga kerja karena berjalan tuntas alias tidak setengah-setengah. "2021 bogor mau dibawa kemana? Kalau ada integrasi, itu bisa jadi capaian kepala daerah. Dari puluhan SKPD, minimal ada dua program terintegrasi tiap SKPD-nya. Pancakarsa programnya bagus, tapi sampai saat ini belum maksimal. Kita juga terlalu banyak memberika izin untuk perumahan. Padahal ini merusak lingkungan kita. Ayo berbenah bersama-sama. Pancakarsa bagus tinggal implementasinya. Eksekutif harus sinergi dengan legislatif. Kita berharap integrasi program bisa terjadi," harap Rudy. Sementara itu, Sosiolog UI Bayu A Yulianto memberikan masukan di sejumlah isu, yakni kesehatan, pendidilan, kemiskinan dan lapangan kerja, sosial, penyandang disabilitas dan kebencanaan. Isu ini dipilih secara acak berdasarkan pemetaan di media online. Bayu menjelaskan, isu kesehatan benar-benar menyita perhatian di seluruh dunia. Sebelum pandemi, ada berita Kabupaten Bogor kekurangan ribuan tenaga medis. Artinya, ada situasi riil yang juga mempengaruhi penanggulangan Covid-19 hampir satu tahun ini. "Ketika pandemi juga masih ada berita alat tes masih rendah, ada alat yang belum terpakai dan lainnya. Ini harus dibenahi. 3T (tracing, testing, treatment) harus terus dikejar, diperbaiki," ungkap Bayu. Di sektor pendidikan, masih ada persoalan infrastruktur sekolah. Padahal, jika ingin memastikan SDM maju, tidak ada lagi yang bisa dipertaruhkan selain pendidikan. Hal mendasar seperti pendidikan harus diperhatikan. "Lembaga pendidikan juga bisa dikerjasamakan. Seperti Unhan di bogor punya Fakultas Kedokteran. Ini bisa disinergikan untuk riset dan lainnya. Masih banyak juga tawuran pelajar. Ini PR yang harus diselesaikan juga, jangan dianggap sepele. Di era covid, jangkauan internet juga masih jadi PR agar semua bisa mengikuti pembelajaran daring," bebernya. Selain itu, masalah kemiskinan dan lapangan kerja juga penting menjadi perhatian, terlebih saat pandemi ini. Program pemda harus dimaksimalkan, seperti Bogor Career Center. Program ini harus mampu membuka lowongan kerja baru, bukan hanya menjadi media informasi pencari kerja. Isu permasalah sosial juga masih menjadi sorotan. Misal, masalah prostitusi atau human traficking di Puncak yang masih menghiasi pemberitaan. Kabupaten bogor juga menjadi idaman pengemis. Ketika ditertibkan di kota-kota besar seperti Jakarta, mereka pindah ke bogor. "Permasalah narkoba dan distribusi bansos juga penting diperhatikan. Selain itu soal penyandang disabilitas, angkanya cukup tinggi di Kabupaten Bogor. Apakah fasilitas di sini sudah ramah penyandang disabilitas? Ruang publik, industri, perkantoran, tempat wisata dan lainnya. Ini harus diperhatikan. Terakhir kebencanaan, dari awal tahun sudah ada bencana. Ini bukan hal baru. Kabupaten bogor rawan bencana, ada terus. Kebutuhan hunian juga menggerus lahan-lahan kita. Pemukiman makin lama makin menggerus. Ini berpotensi menyebabkan bencana alam. Harus ada upaya meminimalisasi bencana. BPBDnya juga harus diperkuat," papar Bayu. Di tempat yang sama, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Suryanto Putra mengatakan, untuk mewujudkan visi misi Pancakarsa, ada indikator selama 5 tahun kepemimpinan. Jika dilihat dari 2019, sudah banyak capaian yang ditorehkan. Namun, memang ada beberapa program yang memang belum memenuhi target. "Untuk capaian 2020, memang bencana cukup menguras waktu, tenaga dan anggaran kita. Ada yang bisa tercapai, tapi kecenderungannya masih ada yg belum memenuhi target. Masih dalam perhitungan. Ada data yang kita hitung sendiri, ada dari lembaga lain seperti BPS. Intinya semua bergerak menuju target tersebut. Kita berharap semua target tercapai. Mudah-mudahan dengan waktu dan semangat yang ada, hasilnya bisa maksimal," tandasnya. (fin)