METROPOLITAN.id - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Bogor menilai pemerintah pusat cacat berfikir dalam mengambil keputusan soal pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Diketahui, Menkopolhukam Prof. Mahfud MD, beberapa hari yang lalu mengumumkan kepada publik bahwa organisasi Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan undang-undang. Ketua Umum HMI-MPO Cabang Bogor Wahyudi Azhar memandang bahwa sikap istana tersebut terkesan arogan dan otoriter, bahkan bisa dikatakan cacat dalam berfikir. Ia menilai secara fundamental dalam kontruksi berfikir legal bahwa yang bisa dilarang itu tindakan, bukan pikirannya. Lalu kontruksi hukumnya, yang mesti dilarang itu adalah kejahatan. "Jika anggota FPI dianggap mengganggu ketertiban umum karena melakukan sweefing, mestinya perorangannya yang diadili, bukan membubarkan organisasinya," katanya. Ia menambahkan, pengumuman beberapa waktu lalu adalah bukti otentik maladministrasi di negara. Amburadul supremasi hukum ditafsirkan hanya untuk kepentingan kelompok, bukan untuk menghasilkan justice bagi masyarakat-masyarakat kecil. Tindakan-tindakan istana akhir-akhir ini, kata Wahyudi,cukup mengganggu psikologis demokrasi publik. Kebijakan Istana adalah bentuk afirmasi dari kegagalannya dalam merawat nilai-nilai demokrasi. Itu artinya ia telah gagal dalam menjamin, melindungi hak berkumpul dan berserikat. "Pesan kami kepada pemerintahan Bapak Jokowi-Ma'ruf, Jika sudah gagal dalam merawat nilai-nilai demokrasi, lebih baik mundur secara terhormat dari jabatan presiden dan wakil presiden," tutupnya. (ryn)