METROPOLITAN - Aktivitas produksi di sejumlah kawasan industri Kabupaten Bekasi harus ’memanas’ dalam be­berapa hari terakhir. Penye­babnya karena pelaku usaha dan pemerintah daerah men­galami perbedaan pendapat demi memahami Instruksi Bupati Bekasi dalam pemba­tasan aktivitas perkantoran. Instruksi itu tertuang dalam Instruksi Bupati Nomor 1 Ta­hun 2021 tentang Pemberla­kuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Upaya Pengendalian Penye­baran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dl Kabupaten Bekasi. Salah satu poinnya berisi ‘Membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan Work From Ho­me (WFH) sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dengan memberlakukan Pro­tokol Kesehatan secara lebih ketat’. Poin tersebut menimbulkan kerancuan dalam implemen­tasi, terutama pekerja sektor industri manufaktur di Be­kasi. Pelaku usaha mengakui ada perbedaan pendapat dengan pemerintah daerah setempat dalam pengaplika­sian di lapangan. ”Instruksinya pun nggak sebut apa office atau pabrik, itu hanya 75% perkan­toran istilah dia, tapi pabriknya nggak disebutin,” terang Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi, Sutomo, kemarin. Ia menyebutkan, pelaku usaha tidak bisa jalan ketika proses produksinya dikurangi terlalu banyak. Pekerjaan pro­duksi atau yang membutuhkan kehadiran pekerja di lapangan tidak bisa disamakan dengan pekerjaan kantor. Sebab, pe­kerjaan di lapangan memer­lukan kehadiran manusia untuk pemindahan barang. ”Bisa dikurangi tapi nggak sebanyak itu, saya yakin 25% pasti berhenti perusahaan. Kalau line prosesnya dikurangi jadi 70-80% bisa. Misal bong­kar barang harus ada yang menunggu atur-atur juga, ba­giannya banyak. Atau misal satu produksi elektronik TV line-nya banyak banget, kalau kerjanya satu line ini dua orang gimana mau kerja, padahal awalnya banyak,” sebutnya. Aturan ini sangat berdampak bagi ribuan perusahaan ma­nufaktur di Kabupaten Be­kasi. Setidaknya ada tujuh kawasan industri yang tersebar di wilayah ini, yakni Kawasan Industri Jababeka, Kawasan Industri MM2100, Kawasan Industri EJIP, Kawasan Industri Delta Mas, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kawasan In­dustri Bekasi Fajar serta Ka­wasan Industri Hyundai. Demi meminta kejelasan, pada Sabtu (9/1) Dinas Per­industrian Kabupaten Bekasi mengadakan Rapat Pemba­hasannya dengan berbagai stakeholder.(cnb/els/py)