METROPOLITAN.id - Jadi salah satu sektor terbesar sumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), bisnis hiburan di Kota Bogor saat pandemi rupanya tidak tersentuh bantuan pemerintah. Selama pandemi Covid-19 melanda, jarang terdengar suara nyanyian tembang kenangan dari balik ruangan tempat hiburan karoke di Kota Bogor. Sebab, tempat hiburan dibatasi jam operasionalnya dan diberikan stigma sebagai tempat paling rawan terjadinya penularan Covid-19. Sebagai salah satu pemilik tempat karoke keluarga di Kota Bogor, Oki mengaku usaha miliknya mengalami kerugian yang cukup besar. Ia tetap harus menanggung beban pengeluaran,seperti pembayaran pajak, gaji karyawan, sewa gedung sampai listrik. Sedangkan pemasukan yang diterima justru pas-pasan. Apalagi jika mengingat masa-masa saat awal pandemi,yaitu sejak Maret hingga Oktober 2020, bisnis miliknya yang sudah berdiri sejak 2013 itu harus berhenti beroperasi. Akhirnya pintu karoke miliknta yang ada di kawasan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor ini harus digembok. "Kita semua kaget, takut, bingung harus ngapain. Pas awal pandemi itu, kita benar-benar buta dan pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB. Dan kita harus tutup selama berminggu-minggu tanpa ada kejelasan kapan akan berakhir," ujar Oki kepada Metropolitan.id, Rabu (10/2). Meskipun seiring berubahnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, tempat karoke yang memiliki 24 ruangan ini pun kembali beroperasi. Tapi apa daya, hilangnya pemasukan membuat Oki harus memutar otak agar tidak mengalami kerugian. Ia pun memutuskan hanya mengoperasikan delapan ruangan yang ada dan memangkas jumlah karyawan. "Dari total 22 karyawan yang ada, sekarang tinggal delapan," ungkap Oki. Bicara soal pendapatan, bisnis karoke memang awalnya menjanjikan. Bayangkan, tempat usahanya itu bisa meraup omzet sebesar Rp250 juta tiap bulannya sebelum pandemi melanda. Namun, sejak adanya penyebaran pandemi Covid-19, omzetnya hilang hampir 80 persen. Sedangkan pengeluaran tiap bulannya minimal Rp70 juta. "Selama pandemi ini pengeluaran tiap bulan pasti Rp70 juta-an. Itu untuk listrik, gaji karyawan, belanja modal dan maintenance alat. Tapi memang paling berat itu dibiaya listrik karena walaupun nggak kita pakai, itu ada biaya minimalnya kan," beber Oki. Tentu ia berharap pandemi Covid-19 bisa segera berlalu. Sama seperti khalayak ramai yang ingin kembali berkehidupan normal. Tapi, hal yang paling ia nantikan adalah adanya uluran tangan dari pemerintah, terkait pelonggaran pembayaran pajak dan bantuan biaya listrik. Sebab, Oki sendiri saat ini tengah dipusingkan dengan biaya sewa gedung yang harus ia bayar pada akhir Februari nanti. Ia mengaku harus merogoh kocek sebesar Rp175 juta agar bisa menjalankan bisnisnya di kawasan Sukasari itu untuk setahun kedepan. "Saya harap ada perhatian dari pemerintah, terutama untuk pengusaha tempat hiburan. Intinya tempat hiburan, nah itu diberikan bantuan hibah untuk tambahan modal," tandasnya. 'Kita selama delapan bulan kita vakum tidak ada penghasilan, tidak ada kompensasi apapun. Meski pajak tidak ditarik karena tidak ada laporan pajak karena tidak operasional, tapi biaya seperti listrik dan air itu sangat membebani," keluhnya. Kisah serupa juga dialami oleh Yulianto, pemilik bisnis karoke keluarga dibilangan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal. Meski sudah mengkampanyekan tempat hiburan yang patuh akan protokol kesehatan (prokes), kenyataannya masyarakat masih takut untuk datang ke tempat hiburan. Sebab stigma yang diberikan oleh pemerintah dan pakar kesehatan. "Orang-orang pada takut kesini, padahal kita prokes dijalani. Kita merasa stigma masyarakat itu cukup negatif ke tempat hiburan," ujar Yulianto. Yulianto mengungkapkan, prokes yang sudah diterapkan di tempat karoke miliknya diantaranya pengunjung dicek suhu tubuh, pembatasan jumlah pengunjung didalam ruangan, pembersihan menggunakan desinfektan setiap ruangan habis digunakan dan melakukan rapid test kepada seluruh karyawan setiap bulan. Sedangkan jika bicara omzet, Yulianto mengaku kehilangan 60 persen omzetnta karena pandemi Covid-19 ini. "Intinya kita omset turun hampir 60 persenan hampir Rp180 jutaan hilang. Pengeluaran sebulan untuk listrik aja abodemen Rp5 jutaan kalau ditotal bisa 50 sampai 80 jutaan," ujarnya. Harapan Yulianto juga sama seperti Oki. Yaitu mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa subsidi listrik dan air, agar tidak terlalu membembani biaya pengeluaran. "Kita kan penyumbang pajak terbesar, kita membantu pembangunan Kota Bogor. Giliran begini, tidak diperhatikan. Kami minta kedepan ada perhatian dari Pemkot Bogor ataupun pusat," pungkasnya. Jika menelisik ucapan para pengusaha karoke, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor tahun 2020 dari sektor pajak hiburan, tercatat ada Rp10 miliar yang masuk ke Kota Bogor. Terpisah, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Anne D Rulianti mengaku sudah memberikan bantuan kepada para pengusaha bisnis hiburan untuk mendukung prokes yang dijalankan di tempat usahanya. Sebab bantuan hibah pariwisata belum ada kebijakan dari Kementerian karena bantuan Rp73 miliar sebelumnya hanya diperuntukkan kepada pengusaha bisnis hotel dan restoran. "Kebijakan kita, telah memberikan rekomendasi untuk tetap menjalankan usahanya dengan prokes yang ketat, menyesuaikan dengab aturan PSBB/PPKM," ujarnya. (dil/b/ryn)