METROPOLITAN.id - Anggota DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bahri mempertanyakan usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait aturan pencegahan kasus Covid-19 yang saat ini tengah diusulkan ke Pemerintah Pusat. Aturan itu yakni tentang sertifikasi vaksin jadi syarat untuk bepergian dan berlibur serta beribadah di tempat ibadah yang ada di Kota Bogor. Menurut pria yang karib disapa ASB, sebenarnya pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Bogor dalam melakukan pencegahan penyebaran kasus Covid-19. Baca Juga: Pemkot Bogor Usulkan Aturan Baru ke Pusat, Warga Jakarta Belum Vaksin Dilarang Liburan ke Bogor  Akan tetapi, apabila sertifikat vaksin menjadi syarat untuk bepergian dan berlibur serta beribadah di tempat ibadah yang ada di Kota Bogor, apakah ketersediaan vaksin sudah memadai di Kota Bogor. Mengingat, masih ada jutaan warga Kota Bogor yang belum mendapatkan program vaksinasi ini. "Intinya, kita apreasiasi langkah Pemkot dalam pencegahan virus. Tapi, pemerintah juga harus memperhatikan dan menghitung berapa besar kapasitas kemampuan vaksin yang pemerintah sediakan," kata ASB kepada Metropolitan.id, Minggu (11/7). "Karena, menyusun peraturan tersebut juga harus sudah diserta dengan perhitungan yang matang dari pemerintah dalam menghitung kesiapan cakupan vaksin di masyarakat di seluruh golongan usia. Hal ini penting mengingat agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari," sambungnya. Apalagi, dituturkan ASB, jika melihat saat ini animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin sangag tinggi, sementara kemampuan layanan vaksinasi masih terbatas. "Termasuk, apakah tidak ada kebijakan vaksin anak dengan pendekatan di sekolah-sekolah, untuk sekaligus menjawab tantangan agar anak-anak dapat segera kembali belajar secara tatap muka, karena para tenaga pendidik kan sudah divaksin," ucapnya. "Hal ini sangat diperlukan mengingat sudah akan memasuki 2 tahun ajaran anak-anak sekolah online," lanjut ASB. Pada kesempatan ini, ASB juga menyarankan agar saat ini Pemkot Bogor lebih mengoptimalkan terkait regulasi yang sudah dikeluarkan dalam hal pencegahan kasus Covid-19 di Kota Bogor. Baca Juga: Selain Liburan, Vaksin Jadi Syarat Ibadah di Kota Bogor "Bukankah sudah cukup banyk regulasi untuk pencegahan, baik Perwali atau yang lainnya baru-baru ini dikeluarkan, seperti Perda Tibum yang didalamnya mengatur tentang sanksi dan lain-lain. Kenapa tidak itu saja yang dioptimalkan," ujarnya. Baca Juga: Vaksin Jadi Syarat Liburan dan Ibadah, Begini kata Politisi di Kota Bogor Sebelumnya, Pemkot Bogor mengusulkan aturan baru ke Pemerintah Pusat terkait pencegahan kasus Covid-19 di wilayahnya. Salah satunya yakni melarang warga Jakarta yang belum di vaksin dapat bepergian dan berlibur ke Kota Bogor. Hal itu seperti diungkapkan Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta. "Benar. Vaksin sebagai syarat berpergian atau berlibur ke Kota Bogor," kata Alma. Menurut Alma, bukan hanya warga Jakarta atau luar Kota Bogor saja yang harus sudah di vaksin jika ingin bepergian atau berlibur di Kota Hujan. Melainkan, warga Kota Bogor sendiri pun harus sudah di vaksin apabila ingin berwisata di kotanya sendiri. "Untuk mengantisipasi ada warga tinggal di Bogor tapi KTP-nya luar Bogor, Kemenkes sudah memberikan tempat di Rumah Sakit Marzoeki Mahdi untuk melakukan vaksinasi, termasuk warga Jakarta yang belum vaksin bisa disitu, gratis," ucapnya. Meski demikian, menurut Alma, aturan ini baru sebatas usulan yang sudah disampaikan Pemkot Bogor ke Pemerintah Pusat. Nantinya, apabila usulan aturan ini sudah mendapat persetujuan dari pusat, baru akan diterapkan di Kota Bogor. "Vaksin kan sudah berjalan nih, nanti setelah mendapat persetujuan dari pusat (diterapkan di Kota Bogor). Karena saat ini masih menunggu persetujuan kementerian. Satgas Nasional nanti yang bakal memutuskan," imbuh dia. "Jadi kita lagi atur ya, instrumennya sudah ada tinggal pelaksanaannya atau implementasinya di lapangan seperti apa," sambungnya. (rez)