METROPOLITAN.id - Catatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang tembus angka Rp327 miliar terus menuai kritik. Bagaimana tidak, catatan itu lebih tinggi ketimbang tahun anggaran 2019 yang 'hanya' Rp270 miliar. Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya mengaku kecewa atas tingginya Silpa APBD) tahun 2020, yang terkuak dalam rapat paripurna, Jumat (30/7) lalu. Politisi PDI Perjuangan itu menyebut tingginya Silpa hingga Rp327 miliar menunjukan bahwa uang yang seharusnya dinikmati rakyat, tidak terserap secara maksimal. Menurutnya, tahun 2020 adalah tahun awal dampak pandemi covid-19 dan pada 2021 pandemi tersebut belum usai. "Seharusnya anggaran tersebut bisa dikucurkan untuk berbagai program di segala aspek untuk menunjang berjalannya pembangunan guna memacu perputaran roda ekonomi di Kota Bogor," papar Atty. Legislator dua periode itu menuturkan, hal tersebut merupakan dampak dari perencanaan yang tidak terukur yang akhirnya sejumlah program mandek. "Akhirnya apa? Berdampak kepada program yang harusnya mensejahterakan rakyat yang harusnya bisa dinikmati di masa pandemi covid-19 hampir dua tahun terakhir," ucapnya. Sebagai anggota DPRD yang duduk di Komisi I, ia berharap anggaran tahun 2021 bisa terserap dengan maksimal. "Sebab, semua kita tahu, tahun ini adalah tahun prihatin. Masyarakat dalam kondisi yang sulit, jika memang ada regulasi untuk menggeser anggaran 2021, saya berharap ada program bagi kepentingan masyarakat di sektor kesehatan dan kesejahteraan untuk membangun ekonomi yang dimulai dari arus bawah," tandas Atty. Sebelumnya, Di tengah situasi pandemi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor rupanya belum bisa memaksimalkan alokasi anggaran yang ada. Terbukti pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020, Kota Bogor mencatatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Rp327 miliar. Jumlah itu pun lebih tinggi ketimbang tahun anggaran sebelumnya, di mana pada APBD 2019, Kota Bogor mencatatkan Silpa Rp270 miliar. Meski begitu, Pemkot Bogor bersama DPRD mengesahkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP-APBD) 2020 dalam rapat paripurna, Jumat (30/7). (ryn)