Sabtu, 4 Februari 2023

Kadisdukcapil Bogor Diminta Berbenah, Jangan Bikin Ribet Warga yang Urus Dokumen, Kantor Juga Harus Lebih Rapi

- Kamis, 2 September 2021 | 19:03 WIB

METROPOLITAN.id - Penyamaran yang dilakukan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh sebagai pemohon dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor menemukan sejumlah persoalan. Ia pun meminta Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor untuk berbenah agar warga tidak kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukannya. Usai menyamar dan menemukan sejumlah persoalan, Zudan masuk ke ruangan Disdukcapil dan minta semua staf dan pejabat kumpul dalam rapat. Zudan minta agar Disdukcapil Kabupaten Bogor segera berbenah. Saat itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan sedang tidak di tempat untuk mengecek layanan di UPT. "Dia menyusul datang setelah saya memberikan briefing. Intinya sekali lagi jangan menambah persyaratan di luar ketentuan yang mengatur. Pedomani Perpres Nomor 96 Tahun 2018 serta Permendagri No. 108 Tahun 2019 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019," tegas Zudan seperti dikutip dari laman kcapil.kemendagri.go.id, Kamis (2/9). Zudan juga meminta kebersihan di kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor dibenahi. Tujuannya, agar kantor pelayanan tersebut lebih rapi. "Saya juga minta agar kebersihan kantor dibenahi agar lebih rapi," ungkapnya.
-
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah saat menyamar menjadi pemohon dokuken kependudukan di Disdukapil Kabupaten Bogor, Senin (30/8). (Garry/Ditjen Dukcapil). Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menemukan sejumlah syarat yang membuat warga semakin ribet dalam mengurus dokumen di Kabupaten Bogor. Hal itu terungkap saat ia menyamar menjadi pemohon dengan mendatangi langsung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Senin (30/8). Penyemaran dilakukan karena pihaknya ingin memastikan semua pelayanan di Disdukcapil daerah berjalan dengan cepat dan mudah, tanpa membuat ribet dengan memberikan syarat yang tidak perlu. Saat menyamar, Zudan mengaku tak ada satu pun petugas layanan yang mengetahui jika yang dilayani adalah Dirjen Dukcapil. “Saya memonitor itu dari grup Whatsapp, Tiktok, dan Instagram. Ternyata masih ada daerah yang menambah persyaratan pengurusan dokumen kependudukan. Senin kemarin saya menyamar  ke Disdukcapil Kabupaten Bogor, para petugas layanan nggak ada yang tau saya menyamar,” ungkap Zudan seperti dikutip dari laman kcapil.kemendagri.go.id, Kamis (2/9). Sebagai mystery guest, Zudan yang hanya ditemani ajudan menanyakan bagaimana membuat KTP-el untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Untuk urusan ini , ia mengaku relatif berjalan baik, tidak ada syarat tambahan. Namun, hal berbeda ditemui ketika membuat akta perceraian. Ada syarat tambahannyang diminta petugas Disdukcapil. Yang lebih parah lagi, syarat tambahan untuk membuat akta kematian malah semakin banyak. Hal ini membuat Zudan geleng-geleng kepala karena dirasa menyulitkan masyarakat. “Tapi untuk membuat akta perceraian ternyata ada syarat tambahan, petugas minta surat pengantar dari Panitera Pengadilan. Untuk membuat akta kematian syaratnya malah makin banyak, antara lain minta fotokopi KTP-el pelapor, fotokopi KTP-el dua orang saksi dan asih minta lagi akta kelahiran almarhum, minta juga akta kawin atau surat nikah almarhum. Lalu minta surat keterangan ahli waris bila almarhum tidak punya akta kelahiran atau surat nikah. Ini syarat tambahan untuk mengurus akta kematian kok banyak sekali,” keluh Zudan. Sementara untuk mengurus akta kelahiran, petugas meminta fotokopi pemohon, fotokopi KTP-el dua orang saksi. Lalu untuk membuat akta perkawinan, pemohon diminta surat izin atasan untuk anggota TNI/Polri, fotokopi SK bila PNS, izin tertulis orangtua bila pria kurang 21 tahun, dan wanita kurang dari usia 19 tahun. “Masih minta lagia fotokopi KTP-el dua orang saksi, minta fotokopi akta kelahiran pemohon. Ini yang nggak boleh, harus dihapus semua syarat tambahan itu,” tegasnya. Menurutnya, Ditjen Dukcapil Kemendagri menjadikan tahun 2021 sebagai era peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk). “Inti kualitas pelayanan adalah kecepatan dan kemudahan. Untuk itu, pemerintah sudah menyiapkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Permendagri No. 108 Tahun 2019 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019. Intinya adalah memberikan kemudahan dengan memangkas semua persyaratan yang tidak perlu,” terang Zudan. (*/fin)

Editor: Arifin

Tags

Terkini

Sabtu Pagi Bogor Diguncang Gempa, Ada yang Terasa?

Sabtu, 4 Februari 2023 | 09:50 WIB

Menghilangkan Bau Durian Secara Ampuh, Begini Tipsnya

Jumat, 3 Februari 2023 | 19:11 WIB

SMKPP Kementan Bekali Calon Wirausaha Muda Pertanian

Jumat, 3 Februari 2023 | 15:00 WIB
X