METROPOLITAN.id - Belum meredanya pandemi Covid-19 rupanya berdampak pada kondisi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor 2021. Hingga semester kedua tahun ini, realisasi pendapatan Kota Bogor disebut mengalami penurunan sekitar 15-17 persen. Alhasil perlu ada rasionalisasi dalam APBD Perubahan tahun ini. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor Syarifah Sofiah. Ia mengatakan, untuk proses anggaran perubahan tahun 2021, masih didalami dan dilakukan pengkajian kembali oleh TAPD. Dalam pembahasan, kata dia, masih ada defisit anggaran Rp203 miliar. Hal itu disebabkan adanya penurunan pendapatan sekitar 15-17 persen karena terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) beberapa waktu lalu. "Kita masih didalami oleh TAPD, dilakukan pengkajian kembali. Karena kita kemarin kita masih defisit Rp203 miliar. Sebab kita ada penurunan pendapatan sekitar 15 sampai 17 persen akibat pengaruh PPKM kemarin," katanya saat ditemui Metropolitan.id, Rabu (8/9). Sehingga, sambung dia, harus ada rasionalisasi anggaran. Mana saja yang kemungkinan akan dihilangkan, dikurangi atau ditambahkan. Agar Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2021 tidak terlalu besar. "Akhrnya kita harus rasionalisasi. Jadi ini sedang kita lakukan. Mana saja yang kemungkinan rasionalisasi. Kita juga akan menyisir lagi, supaya nanti silpa-nya tidak terlalu tinggi. Kemudian juga ada perubahan perubhan kegiatan, ada anggaran-anggaran yang kita cermati," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor itu. Ia mencontohkan, tahun ini sebetulnya Pemkot Bogor mengalokasikan anggaran untuk mengadakan 10 bus melalui APBD. Kemudian Kota Bogor mendapat bantuan 75 bus program Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). "Maka kegiatan yang 10 bus itu kita hapus. Karena sudah dapat bantuan itu. Itu yang kita lakukan di perubahan anggaran. Sebab kalau tidak dilaksanakan, akan berpotensi jadi silpa. Tapi dari itu kita gunakan beberapa bagian untuk persiapan operasional BTS," tukas Syarifah. Ditanya kegiatan krusial apa saja yang berpotensi dihilangkan, pihaknya menyebut bahwa kegiatan pendukung lain seperti kegiatan perjalanan hingga rapat bakal berkurang. "Kita upayakan kegiatan pendukung lain seperti misalnya kegiatan perjalanan, ada beberapa karena kita PKKM, mngkin rapat berkurang dan sebagainya. Nanti itu juga akan kita rasionalisaiskan. Yang jelas proses masih di TAPD," ujar mantan kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor itu. Sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Bogor sempat meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor untuk menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021. Menurut Kepala Bapenda Kota Bogor Deni Hendana, hal itu bakal dilakukan mengingat hingga saat ini realisasi pendapatan yang masih minim dan diprediksi masih akan terjadi di sisa tahun ini. Hanya saja, ia belum bisa memastikan berapa angka penurunan target tersebut dan masih menunggu perkembangan satu bulan kedepan. “Kita masih cari di berapa yang kita turunkan. Yang penting ada pemahaman bersama dengan dewan, bahwa kondisi ekonomi Kota Bogor sampai sekarang Agustus ini benar-benar alami penurunan,” katanya. Ia menggambarkan, pada Juli-Agustus saja sangat terasa betapa anljoknya realisasi pendapatan Kota Bogor. Bahkan tidak terlalu jauh dengan kondisi pada Januari-Februari lalu. “Artinya memang kami yang meminta target adanya penyesuaian target. Ini kan proses dalam perubahan APBD 2021. Jumlah besarannya berapa, masih proses,” tukas Deni. Dalam rapat pembahasan beberapa waktu lalu, dewan sempat meminta Pemkot Bogor menurunkan target PAD dari Rp131 miliar menjadi Rp60-70 miliar. Hal itu juga dibenarkan Deni bahwa bisa saja penurunan target yang nanti ditetapkan di angka tersebut. “Ya bisa sampai segitu karena angka ini kan akan berubah melihat kondisi, kalau September kondisi bagus, tentunya anjlok-nya nggak sampai besar. Jadi betul belum ada angka,” paparnya. Apalagi melihat tren Agustus, kata dia, tren setoran pajak sangat turun dan diperkirakan bakal terjadi pada September nanti. Sehingga sangat besar kemungkinan ada penurunan target PAD namun belum memastikan jumlah besarannya. Sehingga Kota Bogor pun saat ini hanya bisa memaksimalkan setoran pajak dari sektor PBB dan BPHTB. Sedangkan pajak lain yang biasanya jadi ‘lumbung’, seperti pajak hotel restoran masih sulit susah. (ryn)