METROPOLITAN.id - Ambruknya atap ruang kelas SDN Otista, Kota Bogor, beberapa waktu lalu, mendapat sorotan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Menurutnya, ada tiga langkah strategis yang harus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, Disdik perlu melakukan pemeriksaan dan pemetaan ke seluruh bangunan sekolah di Kota Bogor. Sebab selama kurang lebih dua tahun, bangunan sekolah tidak digunakan akibat pandemi. "Hal ini penting untuk memastikan jaminan keselamatan proses belajar menjelang PTM. Yang rusak bisa segera diajukan untuk perbaikan," kata Atang, Senin (20/9). Kedua, ia menyarankan Disdik Kota Bogor agar melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran perbaikan sekolah-sekolah dalam beberapa tahun terakhir. Baik yang tidak terserap karena gagal tender ataupun penyebab lainnya. Sehingga kejadian atap ambruk karena tidak terlaksananya perbaikan bisa diantisipasi dan diminimalisasi. "Seingat saya di tahun 2020 dan 2021 sudah dianggarkan untuk perbaikan beberapa sekolah. Namun, beberapa gagal dilaksanakan. Jangan sampai kegagalan ini terus berulang sehingga menyebabkan kerusakan bertambah dan berbahaya bagi keselamatan jiwa," ujar politisi PKS itu. Ketiga, ia meminta Disdik Kota Bogor memetakan kebutuhan sekolah baru, baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Atang menekankan bahwa masalah pembangunan sekolah baru ini harus menjadi prioritas. "Mengingat jumlah penduduk bertambah, sekolah juga perlu ditambah. Apalagi rata-rata angka belajar kita belum sampai 12 tahun. Terlebih dengan sistem zonasi, banyak siswa yang tidak tertampung akibat sekolah banyak terkonsentrasi di perkotaan," jelasnya. Khusus untuk kerusakan kelas di SDN Otista, Atang menyarankan agar pemerintah cepat lakukan perbaikan dengan menggunakan dana Biaya Tidak Terduga (BTT). Hal ini untuk meminimalisasi kerusakan yang ditakutkan merembet ke ruangan lainnya. Jika menunggu perbaikan menggunakan APBD Perubahan 2021, akan memakan waktu yang lama karena birokrasi yang ada. "Kalau menunggu anggaran Perubahan APBD 2021 dikhawatirkan lama dan tidak keburu dilaksanakan. Sebab masih ada tahapan pembahasan sampai dengan penetapan. Ditambah lagi proses evaluasi gubernur, penjabaran APBD dan lainnya. Yang pasti membutuhkan waktu. Jika dengan dana BTT, bisa langsung diproses dari sekarang dan masih ada waktu sampai akhir Desember nanti," paparnya. Sebelumnya, tersisa tiga bulan jelang akhir tahun, realisasi tender barang dan jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mencapai 110 paket atau 70 persen dari total 159 paket yang ditenderkan tahun anggaran 2021 dengan nilai kontrak Rp172 miliar. Dari jumlah itu, beberapa paket proyek bernilai hampir Rp6 miliar dinyatakan gagal lelang. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Bogor Henny Nurliani menutur­kan, sejauh ini ada tujuh paket yang dinyatakan gagal tender. Ada paket yang gagal lelang lalu dikembalikan ke SKPD terkait untuk dikaji kembali atau tindak lanjutnya seperti apa. Jika dijumlah, beberapa paket gagal tender itu mencapai angka Rp5,99 miliar. Diantaranya, revitalisasi Gedung SDN Pamoyanan 2 dan SDN Cibeu­reum 2 dari Dinas Pendidikan (Disdik), dengan masing-ma­sing senilai Rp1,06 miliar dan Rp959 juta. Menurutnya, kedua paket itu sulit ditender ulang lantaran rencana pekerjaan menelan waktu 120 hari. Sehingga tidak cukup waktu jika harus ditender ulang. ”Dikurangi jadwalnya juga nggak mungkin karena secara perhitungan, perencanaan itu harus segitu waktunya. Jadi dirasionalisasi dari Disdik, tidak akan terserap, mungkin dianggarkan di tahun depan,” pungkas Henny. (ryn)