Sabtu, 4 Februari 2023

Gegara Lima Tahun Nunggak Pajak, Restoran dan Hotel di Bogor Dipasang Plang Peringatan

- Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
Ist.
Ist.

METROPOLITAN.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) rupanya tak main-main dalam menggenjot realisasi pajak. Teranyar, Tak kurang dari dua hotel dan satu restoran di Kota Bogor dipasangi stiker peringatan lantaran bertahun-tahun menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Pengendalian Bapenda Kota Bogor Anang yusuf. Dari pemasangan yang dilakukan, ketiga tempat usaha yang diketahui belum melunasi kewajibannya membayar pajak yakni restoran Gumati Paledang, Wisma Sudirman dan Bumi Katulampa. Ia menambahkan, setiap tahun Bapenda Kota Bogor melakukan penagihan sejak tahun 2017 hingga kini. Sebelum turun peringatan kali ini, pihaknya mengaku sudah melayangkan surat peringatan. Namun, tiga pelaku usaha tersebut belum memenuhi kewajibannya. "Nunggaknya dari tahun 2017 mereka tidak bayar pajak. Padahal sudah kita beri tiga kali peringatan," ujarnya. Saat ini, kata dia, Bapenda sudah mengusulkan regulasi terkait penyitaan aset bagi mereka yang menunggak pajak serta tidak ada itikad baik untuk melunasi. Ia mengaku saat ini pihaknya sedang melakukan rekonsiliasi data dengan kementerian. Sebab kebijakan tersebut belum memilik dasar hukum. "Kami juga tengah menunggu kajian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP)," tandasnya. Di sisi lain, ia menjabarkan bahwa piutang PBB sejak 1992 hingga 2020 jumlahnya mencapai Rp370 miliar. Sedangkan yang sudah tertagih kurang lebih sebeear Rp16 hingga Rp18 miliar. Sedangkan, jumlah Wajib Pajak (WP) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 2020 sebabyak 263 ribu. Anang tak menampik ada kesulitan dalam melakukan penagihan pajak, seperti halnya wajib pajak tidak menepati objek pajak. "Misalnya pemilik lahannya tinggal di daerah lain sehingga kami kesulitan untuk melakukan penagihan," tandasnya. Selain itu, ada juga objek pajak sudah dimiliki atau dikuqsai pihak lain, atau objek pajak yang sudah jadi Fasilitas Sosial-Fasilitas Umum (Fasos-fasum), namun belum terdata di pemerintahan. Contohnya perumahan yang fasos-fasum-nya belum diserahkan pengembang. Ia menegaskan, bagi para penunggak pajak yang sudah diberikan tiga kali peringatan namun tak kunjung dilunasi, maka pihaknya bakal memasang plang tanda peringatan. Selain itu, untuk penagihan tunggakan pajak yang nominalnya diatas Rp1 miliar makan ada dorongan dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Kopsugah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami surati dua hingga tiga kali, kalau tidak datang kita panggil bersama Kejaksaan Negeri. Sebab kita telah kerjasama dengan Kejaksaan, kalau masih tidak bayar juga baru dipasangi plang," tuntasnya. (ryn)

Editor: Ryan Milan

Tags

Terkini

Sabtu Pagi Bogor Diguncang Gempa, Ada yang Terasa?

Sabtu, 4 Februari 2023 | 09:50 WIB

Menghilangkan Bau Durian Secara Ampuh, Begini Tipsnya

Jumat, 3 Februari 2023 | 19:11 WIB

SMKPP Kementan Bekali Calon Wirausaha Muda Pertanian

Jumat, 3 Februari 2023 | 15:00 WIB
X