Senin, 22 Desember 2025

Pejabat Bogor Catat Nih! Jangan Menghamburkan Uang Rakyat, Anggaran Masih Defisit

- Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
Bupati Bogor Ade Yasin. (Foto: Arifin/Metropolitan)
Bupati Bogor Ade Yasin. (Foto: Arifin/Metropolitan)

METROPOLITAN.id - Rancanangan APBD Perubahan 2021 Kabupaten Bogor masih defisit Rp794 miliar. Para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun diminta berhemat alias tidak menghamburkan uang rakyat dengan memangkas program tak prioritas. Kondisi ini terungkap saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka penyampaian Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Cibinong, Senin (27/9). Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, defisit terjadi lantaran belanja daerah yang ditargetkan dalam RAPBD lebih besar dari target pendapatan daerah. Pendapatan sendiri ditarget Rp7,76 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp2,98 triliun, target pendapatan transfer Rp4,74 triliun dan target lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp30,23 miliar. Sementara target belanja daerah sebesar Rp8,93 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp5,46 triliun, belanja modal Rp1,94 triliun dan belanja tidak terduga Rp99,54 triliun serta belanja transfer daerah Rp1,41 triliun. "Artinya kan masih ada defisit Rp1,17 triliun. Sebagian sudah dapat ditutupi oleh penerimaan pembiayaan daerah, sehingga sisa defisit yang harus ditutup sebesar Rp794,19 miliar," kata Ade Yasin usai mengikuti rapat paripurna, Senin (27/9). Untuk menyiasati defisit tersebut, Ade Yasin mengaku akan melakukan pembahasan dengan jajarannya terkait penyesuaian ataupun pergeseran program. "Yang jelas kita harus memaklumi bersama bahwa dengan sistem ini, sekarang kan nakes, BPJS dari kita semuanya, bergeser ke kabupaten (yang tadinya ditanggung pusat), otomatis mengubah angka maupun program prioritas. Kita yang bayar BPJS kepala desa dan perangkat desa. Itu kewajiban prioritas yang menggeser kegiatan dinas," ungkapnya. Tak hanya itu, Ade Yasin menegaskan jajarannya untuk menekan pengeluaran angggaran tak prioritas. Misalnya, menggeser anggaran untuk ATK, makan minum, perjalanan dinas, sewa gedung dan lainnya. "Saya kira yang bisa ditekan (pengeluaran) seperti ATK, mamin, perjalanan dinas, sewa gedung, dan lain-lain. Saya kira itu masih bisa ditekan untuk dialihkan yang urgent," tandas Ade Yasin. (fin)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X