METROPOLITAN.id - Proyek pembangunan rel ganda atau double track Bogor-Sukabumi rupanya berdampak pada kondisi jalan dan akses pemukiman warga. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun berkirim surat kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Barat terkait perbaikan ruas jalan serta usulan pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di beberapa titik. "Pemkot Bogor sudah melayangkan surat wali kota Bogor nomor 61151/5632-PUPR terkait permohonan penanganan perbaikan jalan akibat dampak pekerjaan rel ganda yang ditujukan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 wilayah Jawa Bagian Barat," kata Kepala Bidang Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor Eko Tri. Isi surat tersebut, sambung dia, tentang pengaduan masyarakat kaitan kondisi ruas jalan rusak dan drainase. Termasuk jalan lingkungan yang rusak akibat kegiatan pembangunan rel ganda Bogor-Sukabumi. "Kami memohon untuk diperbaiki beberapa segmen ruas jalan yang mengalami kerusakan serta mengusulkan membangun jembatan penyebrangan orang (JPO)," tukasnya. Ia menjabarkan, Keempat JPO yang diusulkan dalam surat tersebut yakni, dua JPO di Kelurahan Batutulis dan satu JPO masing-masing di Kelurahan Cipaku dan JPO Kelurahan Genteng. Kesemuanya merupakan wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Sedangkan titik ruas jalan yang rusak agar diperbaiki, melingkupi Jalan Raya Cipaku-Batutulis, Jalan TPU Dreded Perumahan BNR, Jalan Layungsari, Jalan Empang-Jalan Pahlawan dan Jalan Gununggadung, Kecamatan Bogor Selatan. Terpisah, Camat Bogor Selatan Hidayatulloh membenarkan bahwa pihaknya mengusulkan membangun empat JPO, untuk membuka akses bagi warga yang direlokasi secara mandiri karena proyek double track. Setelah bertemu dengan Dirjen Perkeretaapian pada Senin (27/12), kata dia, usulan tersebut tengah dalam kajian. Ia sangat berharap usulan tersebut bisa diterima dan dibangunkan oleh pihak terkait lantaran melihat pertimbangan tidak ada akses bagi warga yang direlokasi di beberapa titik yang diusulkan. "JPO kita usulkan empat, untuk akses warga di titik itu. Jawaban dari dirjen, sudah disampaikan bahwa (usulan itu) sedang dimapping. JPO ini untuk warga yang direlokasi mandiri dan titik itu memang tidak ada akses. Itu pertimbangannya. Minimal ada akses dari lokasi tinggal mereka. Itu sih harapan kita agar bisa terealisasi dan dibangun oleh PT KAI," tuntasnya. (ryn)