METROPOLITAN.id - Wali Kota Bogor, Bima Arya menyentil Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat lantaran memberhentikan operasional Biskita Transpakuan yang masuk ke dalam program Buy The Service (BTS) secara mendadak per Sabtu (1/1) kemarin.   Musababnya, Bima Arya yang juga sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini menilai, pemberhentian program BTS secara mendadak di seluruh Indonesia itu telah merugikan konsumen termasuk Pemerintah Kota.   "Tapi tentu karena ini terjadi sangat mendadak, dan merugikan konsumen termasuk Pemkot," kata Bima Arya saat memberikan keterangan pers terkait operasional Biskita Transpakuan Bogor di Halte Cidangiang, Kecamatan Bogor Tengah, Minggu (2/1).   "Karena itu saya mewakili seluruh kota di Indonesia yang saat ini juga kaget dengan kebijakan yang sangat cepat dan tidak bisa diantisipasi, kami memberikan catatan khusus agar Dirjen Perhubungan Darat memperbaiki proses perencanaan ini dan kami juga sangat menyesalkan mengapa hal ini terjadi secara mendadak," sambungnya.   Disisi lain, diakui Bima Arya, memang pada akhir tahun 2021 BPTJ sempat menyampaikan wacana bahwa nanti akan ada masa jeda operasi program BTS karena akan ada perubahan dari lelang umum menjadi e-katalog.   Akan tetapi, pada saat itu pihaknya hanya mendapatkan informasi pelaksanaannya akan dilakukan sekitar Januari atau Februari. Sementara, kebijakan ini mulai berlaku pada awal tahun 2022.   Belum lagi, hingga sampai saat ini dirinya belum menerima surat resmi dari BPTJ, surat dari BPTJ hanya dilayangkan kepada operator, dalam hal ini PDJT yang menginformasikan ke pihaknya bahwa alasan dihentikan karena adanya pergantian dari sistem lelang umum menuju e-katalog yang memerlukan waktu.   "Ya kami terus terang kaget, karena kami tidak mengantisipasi sebelumnya, yang kami antisipasi di bulan Februari dan itu pun akan kita sosialisasikan dan kita antisipasi secara bertahap," ucap Bima Arya.   "Tapi kami ke depan tetap optimis bahwa Biskita Transpakuan ini akan kembali mengaspal setelah proses evaluasi dan kemudian proses e-katalog ini tuntas dalam waktu satu bulan dari sekarang," lanjutnya.   Disinggung bagaimana dengan pelayanan transportasi bagi masyarakat selama operasional Biskita Transpakuan dihentikan, Bima Arya mengaku dalam satu bulan ini pihaknya akan terus berkomunikasi dengan BPTJ, sambil mensosialisasikan kepada pelanggan atas kebijakan ini.   "Termasuk kita juga akan mengusulkan opsi lain, yaitu dana talangan. Apabila aturannya memungkinkan dan ada lampu hijau dari BPTJ, maka Biskita Transpakuan ini kembali akan mengaspal dalam waktu dekat. Besok kita akan surati BPTJ," imbuh Bima Arya.   Soal apakah tidak mencoba menyediakan penyediaan bus gratis lainnya, Bima mengaku tidak akan mengambil solusi itu. Karena, pihaknya akan mencoba untuk melihat opsi dana talangan yang sudah akan disampaikan ke BPTJ.   "Tidak, tapi kita akan mencoba untuk melihat opsi dana talangan tadi, kalau dari BPTJ ada lampu hijau maka mungkin beberapa hari lagi akan beroperasi dengan dana talangan, dana talangan itu memungkinkan dan Insya Allah ada," bebernya.   "Dana talangan dari operator. Operatornya itu konsorsium baik PDJT dan Lorena yang mempunyai dana untuk mengalokasikan ini dan mereka dananya siap. Saya berharap itu, supaya layanan tidak terganggu karena di jalan (Biskita Transpakuan) sudah beroperasi sangat baik," ujar Bima Arya.   Ditempat sama, Direktur PDJT Kota Bogor, Lies Permana Lestari memastikan, kebijakan penghentian operasional Biskita Transpakuan sudah disosialisasikan kepada para pegawai hingga pengemudi dengan informasi yang clear dan jelas serta memang proposional.   "Jadi Insya Allah dalam waktu satu bulan ini akan kami gunakan untuk mengevaluasi layanan, administrasi dan juga keperluan-keperluan lainnya," kata Lies.   "Dan mudah-mudahan kita tetap untuk bisa memperbaiki semua secara komprehensif. Karyawan maupun pramudi tetap dalam kondisi standby," ujarnya.   Sebelumnya, baru mengaspal dua bulan, Biskita Transpakuan besutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) serta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui program Buy The Service (BTS) berhenti beroperasi terhitung mulai hari ini (1/1/2022) hingga waktu yang belum ditentukan. Dalam surat pemberitahuan dengan stempel Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor per 31 Desember 2021 lalu, tertulis 'Sehubungan dengan instruksi dan pemberitahuan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub RI pada Jumat, 31 Desember 2021, dalam rangka evaluasi layanan BTS seluruh Indonesia oleh BPTJ, maka program BTS di seluruh Indonesia dihentikan sementara mulai 1Januari 2022 sampai dengan proses evaluasi selesai'.   Saat dikonfirmasi, Direktur PDJT Kota Bogor Lies Permana Lestari membenarkan pemberitahuan tersebut. Ia mengatakan bahwa keputusan dari pemerintah pusat itu berlaku untuk program BTS yang sedang berjalan di seluruh daerah se-Indonesia.   Ia menambahkan, kebijakan ini dilakukan hanya untuk sementara saja sampai proses evaluasi selesai. Namun Lies belum bisa memastikan berapa lama waktu evaluasi dilakukan. Termasuk saat ditanya apakah kebijakan ini berpengaruh terhadap pendapatan para sopir, ia belum memberikan jawaban pasti.   "Keputusan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ini berlaku untuk program BTS seluruh Indonesia. Untuk sementara saja kok," singkatnya kepada awak media, Sabtu (1/1/2022).   Lies berharap program BTS di Indonesia, termasuk di Kota Bogor, agar bisa kembali berjalan normal.   "Doakan saja bisa segera mulai beroperasi kembali," imbuh Lies. (rez)