METROPOLITAN.id - Penghentian sementara operasional Biskita Transpakuan di Kota Bogor lantaran adanya evaluasi program Buy The Service (BTS) oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sejak 1 Januari lalu, terus menjadi perbincangan. Disetopnya operasional Biskita ditengarai bakal menelan waktu selama satu bulan. Alhasil, Wali Kota Bogor Bima Arya sempat melontarkan usulan opsi dana talangan kepada BPTJ agar Biskita Transpakuan tetap ngaspal meskipun ada evaluasi dari Kemeterian Perhubungan (Kemenhub) melalui BPTJ. Namun, BPTJ sendiri masih akan fokus pada proses evaluasi agar lebih cepat selesai alih-alih berbicara kaitan dana talangan. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Humas BPTJ Budi Rahardjo. "Kalau Pemkot (Bogor) mau melakukan itu (usulan dana talangan, red), ya silakan saja. Opsi itu bisa saja dibicarakan. Tapi kalau dari sisi kami, sejauh ini belum ada alternatif lain. Tapi kita masih berusaha memaksimalkan agar yang namanya evaluasi ini cepat selesai. Jadi dari pemerintah pusat sepeti itu," katanya saat dihubungi Metropolitan.id, Selasa (4/1/2022). Ia menambahkan, jika ada opsi lain dari Pemkot Bogor memang bisa dibicarakan terlebih dahulu. "Tapi kalau ada opsi lan dari Pemkot Bogor sendiri ya bisa dibicarakan. Tapi kita belum bisa menjawab bisa atau tidaknya," imbuh Budi. Ia juga memastikan bakal ada pertemuan antara BPTJ dengan Pemkot Bogor dan konsorsium Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) setelah evaluasi dilakukan. "Pasti tentu sepeti itu. Jadi target kami dari pemerintah pusat adalah bagaimana bisa menyelesaikan evaluasi dulu," tandasnya. Disinggung soal waktu dan indikator yang dievaluasi, pihaknya berharap bisa selesai dalam waktu satu bulan. Bagi BPTJ, mekanisme BTS merupakan program baru yang perlu berbagai penyesuaian dan perbaikan-perbaikan. Tujuannya agar program ini tetap berlangsung lama dan Jangan sampai subsidi hanya berlangsung sebentar saja. "Aspek yang jadi evaluasi dibagi jadi dua hal besar. Dari sisi administasi dan dari sisi operasional. Tapi dua hal ini saling berkaitan. Kalau administrasi berkaitan dengan aturan pemberian subsidi ini, ketentuannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan," jelas Budi. Termasuk kaitan kemungkinan tarif Biskita Transpakuan kedepannya. Salah satunya melihat aspek ritase. "Iya itu semuanya dikaji itu. Kalo operasional itu pembayarannya rupiah per kilometer. ini evaluasinya seprti apa. Apakah ritase-nya terpenuhi," ucapnya. "Jadi menyangkut banyak hal. Misalnya Transjakarta di ibukota kan jalurnya tersendiri. Kalau di Bogor campur. Maka ritase yang ditentukan sebelumnya apakah memadai atau tidak. Kalau tidak, kita sesuaikan lagi dengan hasil evaluasi yang sudah berjalan. Sehingga setelah penentuan ritase sesuai dengan kondisi riil yang sudah ada," tambah Budi. Sebelumnya, disinggung bagaimana dengan pelayanan transportasi bagi masyarakat selama operasional Biskita Transpakuan dihentikan, Bima Arya mengaku dalam satu bulan ini pihaknya akan terus berkomunikasi dengan BPTJ, sambil mensosialisasikan kepada pelanggan atas kebijakan ini. “Termasuk kita juga akan mengusulkan opsi lain, yaitu dana talangan. Apabila aturannya memungkinkan dan ada lampu hijau dari BPTJ, maka Biskita Transpakuan ini kembali akan mengaspal dalam waktu dekat. Besok kita akan surati BPTJ,” imbuh Bima Arya. Soal apakah tidak mencoba menyediakan penyediaan bus gratis lainnya, Bima mengaku tidak akan mengambil solusi itu. Karena, pihaknya akan mencoba untuk melihat opsi dana talangan yang sudah akan disampaikan ke BPTJ. “Tidak, tapi kita akan mencoba untuk melihat opsi dana talangan tadi, kalau dari BPTJ ada lampu hijau maka mungkin beberapa hari lagi akan beroperasi dengan dana talangan, dana talangan itu memungkinkan dan Insya Allah ada,” bebernya. “Dana talangan dari operator. Operatornya itu konsorsium baik PDJT dan Lorena yang mempunyai dana untuk mengalokasikan ini dan mereka dananya siap. Saya berharap itu, supaya layanan tidak terganggu karena di jalan (Biskita Transpakuan) sudah beroperasi sangat baik,” ujar Bima Arya. (ryn)