METROPOLITAN.id - Kunjungan kerja (kunker) Komisi I DPRD Kabupaten Bogor ke Bali beberapa waktu lalu sempat ramai menjadi perbincangan karena dianggap tak peka di tengah pandemi yang masih melanda. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto angkat bicara soal polemik tersebut. Politisi Gerindra ini menjelaskan, mekanisme kunker di DPRD dilakukan melalui musyawarah terlebih dulu di tingkat komisi kepada seluruh anggota terkait maksud dan tujuan kunker. "Setelah disepakati, diajukan kepada pimpinan DPRD yaitu koordinator komisi, atau koordinator badan," ujar Rudy saat Diskusi Publik bertajuk Wakil Rakyat kabupaten Bogor 'Plesiran' ke Bali untuk Kepentingan Siapa? Yang digelar Lembaga Visi Nusantara Maju, Jumat (11/3). Permohonan tersebut juga sudah disampaikan ke koordinator Komisi I. Namun karena pada Kamis (3/3) masuk libur nasional, surat diterima Komisi I sehari setelahnya dan sampai ke mejanya pada Senin. "Di hari senin saya belum sempat untuk membaca, akhirnya saya belum berani memberikan keputusan (pernyataan) kepada wartawan (soal Komisi I ke Bali). Kepada wartawan saya menyampaikan pertama, saya belum mengetahui dan nanti saya akan cek kembali. Karena memang terkait nota dinas perjalanannya belum sampai kepada saya," terangnya. Pernyataan tersebut hanya disampaikan kepada beberapa wartawan yang mengonfirmasi. Namun beberapa saat kemudian, berita tersebut menyebar dan menimbulkan kegaduhan karena dianggapnya multitafsir. "Tapi intinya hari ini bicaranya bukan hanya terkait kunjungan kerja DPRD yang kemarin dilaksanakan. Tapi kita melihat supaya kita punya pemahaman yang sama, karena pada prinsipnya apapun yang terjadi di lembaga DPRD, tentu saya harus bertanggung jawab dan langkah yang sudah diambil oleh komisi I DPRD Kabupaten Bogor sebetulnya prosudernya sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Ini pun nanti bisa diklarifikasi," ungkap Rudy. Rudy juga memastikan kunker Komisi I ke Pulau Dewata bukan untuk jalan-jalan atau plesiran. Kunjungan ke Kota Denpasar itu untuk mempelajari pengelolaan dan upaya pemda dalam menjaga aset daerah yang relatif lebih baik. Selain itu, Komisi I juga mempelajari pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang dinilai lebih maju karena terbukti bisa dirasakan langsung oleh masyarakat lewat hibah ke pemerintah desa/kelurahan. "Saya pastikan bahwa kunjungan kerja ini bukan untuk jalan-jalan atau plesiran. Setiap hasil kunjungan kerja komisi atau badan pasti memberikan laporan dan laporan tersebut kita bawa ke ranah rapat pimpinan atau rapat badan musyawarah," terangnya. Kunjunga  kerja yang dilakukan Komisi I juga hanya tiga hari sejak Senin (7/3). Dengan waktu yang singkat itu, Rudy menilai sulit rasanya untuk bisa plesiran. "Waktunya hanya tiga hari, berangkat Senin, Selasa rapat dari pagi hingga sore dan Rabu sudah pulang. Jadi kalau dianggap mereka plesiran, saya rasa kurang tepat dan saya melihat mereka rapat dengan baik, benar dan hasil rapat dikirim ke pimpinan DPRD untuk direkomendasikan kepada pemda terkait desa wisata dan pemanfaatan aset," jelas Rudy. Rudy menjelaskan, anggaran kunker luar negeri DPRD Kabupaten Bogor mencapau 13,7 miliar per tahun. Namun sejak 2019, anggaran tersebut tak pernah digunakan dan digeser untuk pos-pos yang lebih krusial. "Kalau kita memilih untuk jalan-jalan, untuk plesiran, anggaran kunjungan luar negeri akan kita gunakan. Tapi yang terjadi, dari 7 fraksi di DPRD Kabupaten Bogor, semuanya menolak untuk direalisasikan, anggaran tetap kita simpan, bisa kita cek di BPKAD, setiap APBD perubahan, anggaran tersebut kita berikan untuk Pemerintah Kabupaten Bogor," tandasnya. (fin)