Sabtu, 4 Februari 2023

Komisi I Tunggu Usulan Disdukcapil untuk Revisi Perda soal Denda Pelayanan

- Rabu, 16 Maret 2022 | 14:56 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

METROPOLITAN.id - Komisi I DPRD Kabupaten Bogor menunggu usulan revisi Pertaturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Hal itu menyusul pernyataan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh yang meminta Disdukcapil Kabupaten Bogor membenahi sistem pelayananya dan menghapus denda layanan Dukcapil yang tertuang dalam Perda. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman mengatakan, pihaknya menunggu usulan dari eksekutif yakni Disdukcapil untuk melakukan perubahan Perda tentang layanan Dukcapil. "Bisa saja perda itu direvisi atau diperbaharui, kita tinggal tunggu usulan dari Disdukcapil. Karena perda itu awalnya bukan inisiatif kita tetapi usulan dari eksekutif," kata Usep. Terkait denda layanan Dukcapil yang ada didalam Perda, Usep menilai sesuatu hal biasa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengurus administrasi kependudukan dengan tepat waktu. "Perda itukan sebelumnya telah dievaluasi oleh Gubernur di provinsi. Kalau memang tidak sesuai dengan undang-undang harusnya dikembalikan ke daerah agar bisa diperbaiki. Tapi kenyataanya lolos evaluasi," paparnya. Permintaan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh kepada Disdukcapil Kabupaten Bogor untuk mengahapus Perda merupakan langkah keliru. Menurut Usep, pernyataan tersebut harusnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bogor. Sebab DPRD lah yang mempunyai kewenangan untuk menghapus atau merevisi Perda. "Salah kalau hal itu disampaikan ke Disdukcapil. Harusnya ke kita karena itu sesuai dengan tupoksi kita," kata Usep. Sementara itu, Kadisdukcapil Bambang Setiawan mengaku pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Komisi I terkait revisi Perda tentang penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Bogor. Namun ia memastikan jika pelayanan di Disdukcapil tidak ada yang dipungut biaya. "Sesuai arahan bupati semua pelayanan di Disdukcapil harus gratis. Dan itu sudah kita lakukan semua," kata Bambang. Terkait pelayanan yang dianggap buruk jika dibandingkan denga kota sebelah, Bambang menyebutkan Kabupaten Bogor tidak bisa dibandingkan dengan daerah tetangga, sebab jumlah penduduk Kabupaten Bogor jumlahnya sangat banyak. "Kabupaten Bogor ini bisa berkali lipat jumlah penduduknya dari kota sebelah, jadi nggak bisa dibandingkan," ungkapnya. Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh meminta Disdukcapil Kabupaten Bogor menghapus perda tentang denda layanan Ducapil, karena dianggap memberatkan masyarakat. (mam)  

Editor: Imam Marco

Tags

Terkini

Sabtu Pagi Bogor Diguncang Gempa, Ada yang Terasa?

Sabtu, 4 Februari 2023 | 09:50 WIB

Menghilangkan Bau Durian Secara Ampuh, Begini Tipsnya

Jumat, 3 Februari 2023 | 19:11 WIB

SMKPP Kementan Bekali Calon Wirausaha Muda Pertanian

Jumat, 3 Februari 2023 | 15:00 WIB
X