METROPOLITAN.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menagih janji Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dapat merealisasi percepatan rencana penambahan unit sekolah tingkat SMP dan SMA di Kota Bogor. Permintaan itu disampaikan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 Kota Bogor. "Selama ini fasilitas pendidikan terutama jumlah sekolah negeri baik tingkat SMP, SMA dan SMK sangat terbatas dan terkesan menumpuk di satu kecamatan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana, Minggu (27/3). "Sedangkan pinggiran kota sangat terbatas jumlahnya, sehingga warga pinggiran kota pun sulit menjangkau sekolah di tengah kota," sambungnya. Untuk itu, politisi Golkar ini menagih janji Pemkot Bogor untuk menambah sekolah seperti yang telah disepakati dalam perubahan RPJMD Kota Bogor 2019-2024, agar tak tertumpuk di tengah kota. “Karena jumlah hari ini nggak ideal, SD negeri sekian ratus, SMP (negeri) cuma 20, SMA (negeri) hanya 10," ucapnya. Eka Wardhana juga menilai rencana penambahan jumlah sekolah di Kota Bogor merupakan program strategis dan sangat penting agar sebaranya merata. “Jika memang bertambah (dipinggiran kota) maka program zonasi sekolah bisa benar-benar terpenuhi,” imbuhnya. Apalagi rencana penambahan jumlah sekolah itu juga dapat mengurangi mobilitas masyarakat ke tengah kota. Dampaknya, kemacetan di tengah kota berkurang dengan syarat jarak tempuh siswa yang harus menjadi pertimbangan. “Sebagai contoh di Kecamatan Kayumanis ada dua SMA negeri, di Bogor Timur hanya SMAN 3 itupun menampung dari semua kecamatan, misalnya Bogor Utara, sehingga kalau bicara zonasi timpang,” papar Eka. Dijelaskannya, melihat kebutuhan sekolah SMA negeri, paling sedikit jumlahnya harus 20 dengan melakukan kajian yang mendalam terkait dengan penempatannya sebelum dibangun. “Saya kira dengan banyaknya sekolah yang marger, mungkin ada berapa aset yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah,” katanya. Perbandingan lainnya adalah jumlah SMP negeri yang terbatas di Kecamatan Tanah Sareal diantaranya SMP 5, SMP 8, padahal jika melihat jumlah penduduknya sangat padat. “Kita harus punya hitungan ideal, berapa kebutuhan sekolah negeri di setiap kelurahan, kecamatan, jangan sampai ada aset yang dimiliki Dinas Pendidikan, sebagai contoh di Kelurahan Kebon Kelapa ada bangunan SD dan sarana yang masih bisa dipakai jadikan tidak usah jauh-jauh,” ungkap dia. Namun demikian, Eka tak menampik kemampuan APBD Kota Bogor yang terbatas dalam membiayai penambahan jumlah sekolah, akan tetapi ketika sudah berkomitmen akan memfasilitasi sektor pendidikan, maka menjadi salah satu program utama yang harus dilakukan pemerintah. “Kita berharap akan lebih tersebar dan terjangkau,” katanya. Terkait penambahan sekolah tingkat SMA di Kota Bogor, Eka juga menyarankan Kota Bogor segera membangun kerjasama dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, yang membawahi kewenangan sekolah tingkat SMA/SMK. “Meskipun secara kewenangan ada di Pemprov, nggak ada salahnya kita yang punya daerah coba untuk fasilitasi,” imbuh Eka. Eka juga mengkritisi kondisi kualitas pendidikan disetiap sekolah yang tidak merata baik dari segi fasilitas dan SDM. Untuk itu, tugas pemerintah dalam menyiapkan sumber daya guru yang handal. “Tidak ada kesan lagi ingin (sekolah) di SD Sukadamai, warga Ciawi anaknya sekolah ke SD Sukadamai, Katulampa ke SD Sukdamai dan Sindang Barang ke SD Sukadamai, kenapa, ada apa? Owh karena gurunya bagus dan fasilitasnya bagus, kita harus pelajari kenapa disana bisa sebagus itu,” imbuhnya lagi. Anggota DPRD dua periode itu meminta agar setiap sekolah harus menciptakan kesan nyaman dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat Kota Bogor ketika anaknya akan dititipkan di sekolah tersebut maka akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. “Itu harus dicari (formulasinya),” ujarnya. Menanggapi itu, Kepala Bappeda Kota Bogor, Rudy Mashudi mengaku tidak mengetahui secara pasti progres percepatan rencana penambahan unit sekolah tingkat SMP dan SMA di Kota Bogor. "Kajiannya dilakukan bersama dengan UNPAK. Silahkan hubungi Kabid Litbang Bappeda bu Irma untuk lebih detail kajiannya," singkatnya. (rez)