Sabtu, 28 Januari 2023

Atang Trisnanto Berbagi Pengalaman Duduk sebagai Ketua DPRD Kota Bogor : Ketika Tukang Demo Kini Giliran Didemo

- Rabu, 8 Juni 2022 | 18:10 WIB
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto saat hadir dalam talkshow Ngopi Metropolitan di studio Harian Metropolitan, Selasa (7/6). (FADLI/METROPOLITAN)
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto saat hadir dalam talkshow Ngopi Metropolitan di studio Harian Metropolitan, Selasa (7/6). (FADLI/METROPOLITAN)

METROPOLITAN.id - Buat Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, menjadi anggota dewan menjadi pengalaman suka duka dalam karir politik. Mulai dari punya kesempatan bertemu banyak orang, menjadi penyambung lidah bagi kesulitan masyarakat kepada pemerintah hingga pengalaman didemo oleh mahasiswa. "Insya Allah lebih banyak suka-nya. Bisa bertemu banyak orang, mendengar kesulitan warga yang bisa kita sampaikan ke pemerintah sampai selesai masalahnya. Lebih banyak suka-nya," katanya saat talkshow Ngopi di studio Metropolitan, Selasa (7/6). Selain itu, menjadi pimpinan DPRD juga menyimpan pengalaman unik. Diantaranya didemo oleh mahasiswa. Padahal, dulunya politisi PKS ini merupakan mahasiswa yang juga aktif dalam beberapa aksi demonstrasi kepada pemerintah. "Selama tiga tahun yang nggak terlupakan ya didemo. Dulu saya demontran, sekarang di demo. Satu lagi ya pengalaman diambil sumpah jadi pimpinan DPRD. Itu sama sekali tidak ada dalam benak saya, tidak secepat itu lah," kenang Atang. Pada kesempatan ini, ia juga mengutarakan kinerja dari legislator di Kota Bogor. Rata-rata setiap tahun, DPRD membahas 15 sampai 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Jika ditotal, tiga tahun ini ada sekitar 45 Raperda yang dibahas. "Tahun ini kita bahas sekitar 38 Raperda, yang sudah disahkan (jadi perda) itu 28. Selain itu, tiap tahunnya ada tiga sampai empat Raperda yang merupakan inisiatif dari DPRD," tandasnya. "Salah satunya ada Perda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Untuk yang itu harapan kita ya ada penambahan anggaran untuk itu. Ada juga tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UKM dan Koperasi. Memang ada juga Raperda yang tidak disetujui Pemprov Jabar, yaitu Raperda Santunan Kematian yang diputuskan bisa diatur cukup dalam Perwali saja," jelas Atang. "Tentu kita berharap perda ini bisa dijalankan dengan baik, efektif dan membuat Kota Bogor lebih baik lagi," tuntasnya. (ryn)

Editor: Ryan Milan

Tags

Terkini

X