Senin, 30 Januari 2023

Tahun Depan Dihapus, DPRD Minta Pemkot Bogor Perhatikan Nasib Tenaga Honorer yang Terancam Nganggur

- Senin, 13 Juni 2022 | 13:34 WIB
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Bima. (IST)
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Bima. (IST)

METROPOLITAN.id - Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintah pada tahun 2023, termasuk di pemerintah daerah dan tak terkecuali di Kota Bogor. Penghapusan tenaga honorer sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. Di mana masa kerja honorer sampai Desember 2023, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kemenpan-RB Republik Indonesia tahun 2022. Hal tersebut mengundang kegelisahan para tenaga honorer tentang nasib mereka selanjutnya. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Safrudin Bima meminta pemerintah agar memperhatikan nasib para tenaga honorer ini setelah dilakukan implementasi terhadap PP Nomor 49 ini yang mulai berlaku Desember 2022. "Kita berharap pemerintah dapat memberikan ruang yang lebih terbuka kepada para tenaga honorer tersebut untuk menjadi PPPK atau PNS. Tentu disesuaikan dengan profil, kompetensi dan beban kerja," kata pria yang karib disapa Mr Blue itu. Menurut Safrudin, pemerintah juga harus hati-hati dalam menangani tenaga honorer ini agar tidak menimbulkan gejolak. Sebab jumlah honorer cukup banyak. "Kita minta Pemkot Bogor melalui BKPSDM untuk melakukan identifikasi dan kajian mengenai profil dan jumlah tenaga honorer di Kota Bogor dari berbagai instansi. Sepertinya potensinya, pendidikan dan kompetensi yang dimiliki," Sehingga, kata dia, dapat diambil langkah-langkah antisipasi bagaimana tenaga-tenaga honorer ini setelah dihapuskan. Ketua Fraksi Amanat Nurani DPRD Kota Bogor itu juga menambahkan, DPRD dan pemerintah harus berpikir keras dalam menghadapi masalah ini dan berharap ada jalan keluar terbaik dalam menghadapi pemberlakuan PP Nomor 49 tersebut terkait tenaga honorer. "Untuk itu Komisi 1 DPRD Kota Bogor segera mengundang BKPSDM pada Rabu (15/6) ini untuk membicarakan dan mendiskusikan bagaimana langkah kita mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat dalam penghapusan tenaga honorer ini," tukas Safrudin. "Kita nggak bisa menunggu nanti apalagi berdiam diri terkait masalah-masalah seperti ini, kita harus lebih responsif dan sensitif karena menyangkut nasib orang banyak," tukas SB. Kebijakan ini berpotensi membuat ribuan pegawai honorer di Kota Bogor kehilangan pekerjaan. Apalagi, tenaga honorer non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor jumlahnya mencapai 6.997 orang. Dari data yang diterima Metropolitan, jumlah itu terdiri dari 3.943 tenaga honorer, 114 TKK/K1, 219 pegawai TKH/eks K2, 2.135 pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 580 tenaga outsourcing dan 6 pegawai THL Kementerian Pertanian (Kementan). Dari jumlah itu, ada tiga instansi yang tercatat punya tenaga honorer paling banyak. Yakni Dinas Pendidikan (Disdik) sebagai 1.994 orang, lalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebanyak 1.381 orang dan RSUD Kota Bogor sebanyak 1.071 orang. Pemkot Bogor disebut tengah melayangkan surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), untuk menanyakan rencana penghapusan honorer tersebut. “Kami sudah melayangkan surat ke Kemenpan-RB untuk berkonsultasi tentang penghapusan (honorer),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sopiah, Rabu (8/6). Syarifah juga menjelaskan, jika kebijakan penghapusan tenaga honorer sudah berjalan, maka tak hanya 3.943 honorer yang nasibnya berada diujung tanduk. Namun ada 6.997 pegawai non aparatur sipil negara (ASN) yang juga terancam tak memiliki pekerjaan pada tahun depan. Syarifah mengaku khawatir dengan adanya kebijakan tersebut karena nantinya akan mengganggu keberlangsungan pelayanan di Kota Bogor. “Kalau non PNS dilarang, maka akan banyak pelayanan publik di dinas yang terganggu. Karena sebagian besar petugas dinas adalah PKWT atau non PNS seperti petugas Damkar, Dishub, dan Satpol PP,” ketusnya. Di sisi lain, kuota CPNS dan PPPK dari pemerintah pusat untuk Kota Bogor setiap tahunnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan. (ryn)

Editor: Ryan Milan

Tags

Terkini

Polres Bogor Gandeng Brimob Gencarkan Patroli Malam

Minggu, 29 Januari 2023 | 13:21 WIB
X