METROPOLITAN.id - Seluruh dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor diminta tidak takut menjalankan proyek-proyek yang sudah direncanakan. Instruksi tersebut disampaikan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan untuk mempercepat serapan anggaram. "Saya sudah instruksikan semua SKPD agara jangan takut. Selama kita benar menjalankan seluruh program sesuai aturan yang berlaku, tidak perlu takut. Jangan punya rasa trauma apapun!," tegas Iwan, Selasa (21/6). Ada lima SKPD yang menjadi perhatian khusus lantaran memiliki alokasi belanja cukup besar namun masih terbilang kecil dalam penyerapan anggarannya. Lima dinas tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Menurut Iwan, lima dinas itu memiliki beberapa kegiatan pengadaan barang jasa dengan jumlah anggaran cukup besar. "Alhamdulillah sudah sebagian besar dilelangkan. Yang saya khawatirkan kan mereka punya kegiatan tapi tidak mau dilelangkan karena takut atau was-was. Saya sudah tegaskan agar jangan takut," ungkapnya. Tak hanya itu, Iwan mengingatkan agar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD jangan sampai diintervensi siapapun. Terlepas itu dalam pekerjaan, proses tender, atau hal lainnya yang mengganggu kegiatan. "Kalau kita sudah benar ya jangan takut. Insyaallah memasuki semester dua ini kita sudah mulai banyak kegiatan yang berjalan di lapangan. Saya juga akan tingkatkan pengawasannya selama pelaksanaan di lapangan," tandasnya. Sebelumnya, serapan anggaran Pemkab Bogor terbilang masih rendah. Sejauh ini, dari alokasi belanja sekitar Rp8 triliun dalam APBD 2022, baru terserap sekitar 40 persen. Itu pun didominasi oleh belanja pegawai mencapai 28 persen. Sementara belanja modal dan belanja barang jasa, sebagai instrumen pembangunan baru terserap sekitar 12 persen. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya mengatakan, rendahnya serapan anggaran pada APBD Kabupaten Bogor di pertengahan tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena Beberapa proyek pembangunan infrastruktur belum dikerjakan. "Kami sudah rapat dengan Plt Bupati Bogor, salah satunya membahas peningkatan realisasi belanja," ujar Teuku. Menurutnya, sumbangan terbesar dari rendahnya realisasi belanja terdapat pada belanja infrastruktur. Proyek tersebut ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Penduduk dan Pertanahan (DPKPP). "Intinya yang infrastruktur itu PUPR, DPKPP. Tapi lebih progres DPKPP karena bukan hanya infrastruktur, banyak program-program pengadaan lainnya," katanya. Teuku menjelaskan, rendahnya realisasi belanja infrastruktur juga karena masih banyak paket kegiatan yang proses tendernya sedang berlangsung. Urusan tender ini berkaitan dengan dinas-dinas selaku pengguna anggaran.Teuku menyarankan agar proses tender dan mekanisme tender dipercepat. "Ya kami minta agar tendernya cepat diselesaikan, agar pelaksanaannya juga bisa secepatnya dilakukan," tandasnya. (fin)