METROPOLITAN.id - Rendahnya serapan anggaran sejumlah dinas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor menjadi perhatian serius Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Ia mengaku telah menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera merealisaikan program dan kegiatannya. Dengan harapan serapan anggaran di Kabupaten Bogor cukup tinggi. Usai memberikan instruksi tersebut, Iwan mengklaim jika serapan anggaran dari SKPD berada dalam posisi yang cukup baik. Dimana dari lima dinas dengan anggaran besar seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), mayoritas sudah melaksanakan lelang proyek pekerjaan. "Saya pastikan serapan di lima dinas itu kalau pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya, sudah ada progres positif, sudah terlelangkan (proyek) yang besarnya. Sudah saya cek," kata Iwan. Ia mengaku memiliki pandangan lain soal tinggi rendahnya serapan anggaran dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor. Namun ia berpendapat lain soal pandangan mengenai serapan anggaran. Menurutnya, keberhasilan serapan anggaran dari SKPD tidak hanya diukur dari seberapa besar uang daerah yang sudah dikeluarkan. Melainkan juga bagaimana upaya program kerja yang mereka laksanakan. "Sekarang kalau ditanya ke BPKAD itu pasti jawabannya seberapa besar uang yang keluar. Tapi kalau saya menjawabnya itu selain uang yang keluar yang dicek, juga seberapa banyak kegiatan besar terlelangkan," jelas Iwan. "Tinggal kita menunggu masa sanggah dari lelang tersebut. Ini kan butuh waktu juga sekitar 1 sampai 2 bulan. Setelah masa sanggah selesai, itu bisa langsung kita kerjakan," imbuhnya. Kendati demikian, dia pun mengaku khawatir akan adanya rasa trauma yang dirasakan oleh dinas untuk melakukan lelang proyek dengan nilai besar. "Saya paham akan hal itu, saya juga sudah membahas hal ini dengan dinas-dinas. Jangan trauma, jangan takut. Dengan catatan semua berjalan sesuai aturan. Jangan mau diintervensi oleh pihak lain. Kalau kita lakukan sesuai aturan, insyaallah semuanya aman," tegas Iwan. Diketahui sebelumnya, serapan belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih rendah. Hingga mendekati akhir semester pertama tahun 2022, tercatat baru sekitar 40 persen serapan yang direalisasikan dari target belanja daerah dalam APBD 2022 sebesar Rp7,776 triliun. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya mengatakan, serapan 40 persen merupakan akumulasi dari belanja pegawai sekitar 28 persen. Sementara sisanya adalah serapan belanja modal, barang dan jasa. "Ada beberapa faktor penyebabnya (serapan rendah). Salah satunya karena banyaknya program infrastruktur yang belum dikerjakan. Ini sudah kami bahas dalam rapat bersama Plt Bupati," kata Teuku. Lebih lanjut dia mengatakan, rendahnya realisasi belanja infrastruktur, sambungnya, karena masih banyak paket kegiatan yang proses tendernya sedang berlangsung. Untuk urusan tender, kata dia, berkaitan dengan dinas-dinas selaku pengguna anggaran. (mam)