Sabtu, 28 Januari 2023

Buntut Dugaan Penyelewengan Dana, Kemensos Cabut Izin ACT

- Rabu, 6 Juli 2022 | 12:44 WIB

METROPOLITAN.id - Usai polemik soal lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diisukan melakukan penyelewengan dana, kini Kementerian Sosial memutuskan untuk mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang sudah diberikan pada ACT tahun 2022. Hal itu dilakukan Menyusul adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan pihak yayasan. Ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy, pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan, Selasa (5/7). Muhadjir sendiri ditunjuk sebagai Menteri Sosial Ad Interim lantaran Tri Rismaharini atau Risma sedang melaksanakan ibadah haji. Muhadjir mengatakan bahwa pencabutan izin ini dilakukan sampai ada hasil pemeriksaan. “Alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial, sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, katanya dikutip dari rbg.id, Rabu (6/7). Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi 'Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan'. Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul. Muhadjir menjelaskan, pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali. Diketahui pada Selasa (5/7), Kementerian Sosial telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat. (rbg/ryn)

Editor: Ryan Milan

Tags

Terkini

X