METROPOLITAN.id - Anggota DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mempertanyakan usulan Wali Kota Bogor, Bima Arya yang mengajukan pengurangan anggaran Non ASN sebesar 25 persen pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun 2023. Musababnya, pria yang akrab disapa Gus M ini menyebut, pengurangan anggaran ini sama saja dengan tidak memperpanjang masa kerja 25 persen Non ASN yang ada saat ini di lingkup Pemkot Bogor. "Kalau dikurangi, berarti mereka tidak lagi bekerja," kata politisi PPP Kota Bogor itu, Senin (29/8). Sementara, dijelaskan Gus M, keberadaan pegawai Non ASN di Kota Bogor ini masih sangat dibutuhkan, terutama di wilayah yang langsung bersentuhan untuk melayani masyarakat. Belum lagi, kondisi distribusi ASN di lingkup Pemkot Bogor sendiri belum memadai dan masih sangat belum merata. Bahkan, di kelurahan dan kecamatan masih kekurangan pegawai. Untuk itu, dirinya meminta Pemkot Bogor agar mengurungkan niatnya mengurangi anggaran belanja personil Non ASN sebesar 25 persen pada APBD 2023. "Tenaga non ASN sangat dibutuhkan dengan pertimbangan utamanya adalah karena tidak terpenuhinya formasi atau kebutuhan ASN. Kalau toh ada ASN-nya tetapi tidak memiliki kapasitas, kompetensi dan kinerja yang diharapkan sesuai penempatan posisikan sama saja tidak bisa memberikan pelayanan prima," ucapnya. "(Makanya) Seperti apa yang pernah disampaikan Pak Wali sebagai Ketua Apeksi, yang menyebut bahwa jika dihilangkan maka pelayanan akan lumpuh. Makanya perlu ada formula dan pemetaan yang pas. Dan saya minta sih untuk tahun 2023 tidak ada pengurangan," sambung dia Tak hanya itu, dilanjutkan Gus M, terkait penataan pegawai yang ada saat ini pun di lingkup Pemkot Bogor belum semua sesuai dengan keahliannya. Di mana, banyak pelaksanaan pekerjaan di semua sektor yang mengandalkan dan menggunakan teknologi berbasis internet, yang harus di dukung SDM atau operator yang memiliki kapasitas yang sesuai. Untuk itu, menurut Gus M, penataan pegawai di lingkup Pemkot Bogor menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pun soal anggaran, dituturkan Gus M, untuk belanja pegawai Non ASN sebenarnya tidak begitu besar dibanding dengan anggaran perjalanan dinas, belanja kendaraan dinas, makan dan minum, pakaian dinas serta perlengkapan alat kantor. Bahkan pada laman LPSE di tahun 2022 ini ada beberapa pos anggaran seperti jamuan rapat kepala daerah, makan minum, penyelenggaraan acara dan sebagainya bahkan hingga biaya laundry. Untuk itu, komposisi semua anggaran harus dibedah secara detail dan menyeluruh dari sisi pengalokasiannya hingga penggunaannya yang harus berpihak kepada masyarakat dan kepentingan masyarakat. Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengajukan pengurangan anggaran Non ASN sebesar 25 persen pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun 2023. Pengurangan anggaran Non ASN ini sendiri diklaim Bima Arya imbas kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah yang akan mulai berlaku pada tahun 2023. "Ya betul, tidak mungkin nanti sekaligus. Harus dipersiapkan dari sekarang. Berkurang," kata Bima Arya kepada wartawan, Minggu (28/8). Meski begitu, dijelaskan Bima Arya, pengurangan belanja personil Non ASN sebesar 25 persen yang berimbas kepada berkurangnya jumlah tenaga honorer di Kota Bogor ini akan pihaknya pilah terlebih dahulu, sesuai masa kerja dan sebagainya. "Yang berkurang ini kita pilah-pilah dulu, kita data masa kerja dan sebagainya. Karena tidak mungkin tidak dilaksanakan sama sekali. Karena bebannya akan berat," ucapnya. "Jadi harus dilaksanakan, tapi tidak mungkin juga sekaligus. Jadi kita lakukan secara bertahap 25 persen dulu," sambung Bima Arya. Diakui Bima Arya, memang beberapa solusi sudah dibuat jajarannya untuk menjawab nasib para tenaga honorer ini. Akan tetapi, saat ini tahapannya masih dalam fase pendataan. "Kita memperjuangkan itu. Karena bagaimanapun kita sudah mengantre lama, punya harapan, berjasa. Kita perjuangkan melalui APEKSI. Bagaimana saluran-saluran honorer agar bisa diterima menjadi ASN atau PPPK. Tapi tentunya perlu pendataan," imbuhnya. "Saat ini masih fase pendataan. Dan kita sangat berharap pemerintah pusat memahami kondisi ini. Dan secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk tidak membebankan kepada pemerintah daerah," ujar Bima Arya. Sementara itu, Sekretaris BKAD Kota Bogor, Evandy Dahni menjelaskan, usulan pengurangan anggaran Non ASN sebesar 25 persen pada KUA PPAS untuk APBD Tahun 2023 muncul saat pembahasan masih defisit. Karenanya, Pemkot Bogor mengambil beberapa kebijakan untuk menyelesaikan defisit anggaran. "(Pengurangan anggaran non ASN) untuk menyeimbangkan anggaran belanja dengan anggaran. Saat ini (KUA PPAS) dalam posisi balance," katanya. "Saat ini sedang verifikasi RKA, sebagai bahan penyusunan rancangan APBD 2023," tandas Evandy Dahni. Diketahui, kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer tahun depan memicu polemik. Kebijakan ini berpotensi membuat ribuan pegawai honorer di Kota Bogor kehilangan pekerjaan. Dari data Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, data non ASN di Kota Bogor memiliki jumlah pegawai 6.997 pegawai. Rinciannya, tenaga honorer 3.943 pegawai, TKK/K1 114 pegawai, TKH/eks K2 219 pegawai, PKWT 2.135 pegawai. Kemudian, outsourching 580 pegawai, dan terakhir THL Kementan sebanyak 6 pegawai. Berdasarkan data tersebut, tercatat tiga intansi yang paling banyak memiliki tenaga honorer yakni RSUD Kota Bogor sebanyak 1.071, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 1.381 pegawai dan Dinas Pendidikan 1.994 pegawai. (rez)