Sabtu, 4 Februari 2023

Puluhan Nama Kader Dicatut Partai Lain, PKS Kota Bogor Lapor Bawaslu

- Jumat, 9 September 2022 | 21:25 WIB

METROPOLITAN.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (9/9). Musababnya, ditengarai ada pencatutan nama anggota PKS yang dilakukan oleh partai lain di kota Bogor. Tidak tanggung-tanggung, tidak kurang dari 86 nama anggota PKS dicatut sebagai anggota partai lain. Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Bogor Anna Mariam Fadhilah datang membawa surat berisi data nama anggota PKS yang dicatut namanya. “Kehadiran kami untuk melakukan pengaduan sekaligus meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti dan meminta klarifikasi ke partai yang bersangkutan. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam temuan ini, kami percaya Bawaslu bisa menyelesaikan masalah ini dengan profesional," kata Teh Anna, panggilan akrabnya. Anna sangat menyayangkan temuan ini, mengingat proses perjalanan Pemilu yang jujur dan adil akan sangat menentukan kualitas para wakil rakyat dan pemimpin yang dipilih. “Kalau dari awal dilakukan dengan tidak jujur, kita patut khawatir wakil rakyat dan pemimpin yang dihasilkan dari Pemilu pun tidak jujur” lanjut Anna. Kehadiran Anna diterima Ketua Bawaslu Kota Bogor Yustinus Elyas Mau serta Rika Handayani selaku Koordinator Divisi Hukum Data Informasi dan Kehumasan. Bawaslu menerima aduan dari PKS dan berkomitmen untuk tindaklanjuti temuan ini. “Kami akan bahas aduan ini dan tindaklanjuti pada partai yang mencatut. Jika benar ada pelanggaran hukum, aduan ini bisa dibawa ke ranah hukum pidana," ucap Yustinus. Sementara itu, Sekum DPD PKS Kota Bogor, Dedi Mulyono menyatakan temuan ini perlu dilaporkan ke Bawaslu agar hal yang mencederai proses pemilu yang jujur dan adil dapat segera diselesaikan. Sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi demokrasi ke depan. Pencatutan nama yang dilakukan partai lain tidak hanya pada data keanggotan. Tindakan pelanggaran ini juga pada tingkat yang lebih serius, yakni pemalsuan tandatangan pada surat pernyataan keanggotan partai politik. “Tindakan pencatutan nama, apalagi sampai memalsukan tandatangan pada surat pernyataan keanggotaan tidak bisa ditolerir. Ini sangat mencederai kejujuran dan kehidupan demokrasi di negeri ini," tegas Dedi. Ia berharap penindakan sebagai tindaklanjut laporan PKS bisa menjadi momentum untuk pemilu yang jujur dan berkualitas. “Semoga laporan kami ini bisa menjadi momentum kita semua untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan berkualitas. Dimulai dari pemberkasan persyaratan partai politik. Jika ada indikasi pidana, kami berharap ada penindakan yang tegas agar tidak terulang lagi”, pungkasnya. (ryn)

Editor: Ryan Milan

Tags

Terkini

Sabtu Pagi Bogor Diguncang Gempa, Ada yang Terasa?

Sabtu, 4 Februari 2023 | 09:50 WIB

Menghilangkan Bau Durian Secara Ampuh, Begini Tipsnya

Jumat, 3 Februari 2023 | 19:11 WIB

SMKPP Kementan Bekali Calon Wirausaha Muda Pertanian

Jumat, 3 Februari 2023 | 15:00 WIB
X