Jumat, 3 Februari 2023

2.331 Aset Berstatus Bodong, Pemkab Bogor Targetkan Selesai pada 2024

- Rabu, 14 September 2022 | 13:49 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

METROPOLITAN.id - Legalitas sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor selalu menjadi perhatian publik. Sebab, tak kurang dari 2.331 bidang tanah milik Pemkab Bogor kini berstatus bodong atau belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal ribuan aset tersebut ditargetkan bersertifikat pada tahun 2024. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, WR Pelitawan. "Targetnya, 2024 selesai semua. Baik itu lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun pensertifikatan reguler," kata dia. Pemkab Bogor setiap tahunnya menargetkan sertifikasi lahan sedikitnya 1.000 bidang tanah ke BPN. Target itu merupakan program pensertifikatan reguler yang diusung pemerintah daerah. Hingga 31 Agustus 2022, aset milik Pemkab Bogor yang telah bersertifikat yakni sebanyak 3.341 bidang tanah dari total berjumlah 5.762 bidang, yang artinya tersisa 2.331 bidang yang belum diselesaikan. "Targetnya, 2024 selesai semua. Baik itu lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun pensertifikatan reguler yang 1.000 per tahun itu," paparnya. Pelitawan juga menerangkan, beberapa aset Pemkab Bogor yang perlu diamankan lewat sertifikat itu berupa bangunan sekolah, perkantoran, masjid hingga prasarana, sarana dan utilitas (PSU). "Untuk sertifikasi aset ini, kita kan sinergi dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP). Mereka juga mengindentifikasi aset-aset lalu berkoordinasi dengan BPN lalu kami bidang aset yang mencatat," terangnya. Ia mengakui Pemkab Bogor sedikit kesulitan dalam mensertifikasi PSU dari pengembang perumahan yang ada sebelum tahun 2012. Sebab, para pengembang tersebut sulit diidentifikasi. "Tapi sejak terbit Perda Nomor 7 tahun 2012, PSU yang diserahkan ke pemda sudah bersertifikat. Kita yang kejar di bawah tahun 2012 itu. Tapi kita juga ada program penetapan PSU terlantar, sehingga jika pengembangnya tidak merespon ketika dihubungi, bisa diambil sepihak oleh pemda," kata Pelitawan. Selain PSU, Pemkab Bogor juga mengejar sertifikasi lahan-lahan yang kini menjadi SDN dan SMPN di Kabupaten Bogor. Hingga 31 Agustus 2022, dari 1.537 bidang tanah di SDN 1.307 di antaranya telah bersertifikat. Sementara SMP, dari 107 bidang, 62 telah bersertifikat. "Untuk SDN kan dulu, itu ada instruksi presiden (inpres), bagi warga yang memiliki lahan agar menghibahkannya untuk dijadikan sekolah. Nah, karena beberapa kali ada gugatan dari ahli waris, sehingga harus secepatnya disertifikatkan, agar tidak menjadi polemik," ungkapnya. (mam)

Editor: Imam Marco

Tags

Terkini

Menghilangkan Bau Durian Secara Ampuh, Begini Tipsnya

Jumat, 3 Februari 2023 | 19:11 WIB

SMKPP Kementan Bekali Calon Wirausaha Muda Pertanian

Jumat, 3 Februari 2023 | 15:00 WIB
X