METROPOLITAN.id - Kabar baik datang bagi para pemilik kendaraan listrik yang ada di Kota Bogor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana bakal membangun dua tempat ngecas kendaraan listrik atau charging station di Kota Bogor. Kedua tempat ini rencananya akan berdiri di lokasi yang berbeda, yakni di Alun-alun Kota Bogor dan Plaza Balai Kota Bogor. "Di balai kota satu sama alun-alun satu. Pembangunan tempatnya itu dibangun oleh PLN," kata Bima Arya baru-baru ini. Disinggung apakah tempat ngecas kendaraan listrik akan dikenakan tarif, Bima Arya mengaku belum mengetahuinya secara pasti. Untuk itu, ia akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PLN. "Sepertinya enggak bayar, tapi nanti kita pastikan dulu ke PLN," ucap Bima Arya. Diketahui, rencana pembangunan dua tempat ngecas kendaraan listrik ini dilakukan untuk mendukung langkah Pemkot Bogor dalam mewujudkan kendaraan bertenaga listrik di Kota Bogor. Di mana, Kota Bogor sendiri dijadwalkan akan membeli dua unit mobil dan lima unit sepeda motor listrik berbasis baterai pada tahun ini. "Iya jadi pedoman kita pada Inpres, karena ini juga membangun infrastruktur sekaligus ada charging station yang dibangun oleh PLN," ungkap Bima Arya. "Jadi artinya nanti ada pengaturan di lingkungan Pemkot, mobil-mobil yang sudah kadarluarsa gitu ya nah ini bisa di geser-geser, kemudian nanti akan kita pastikan peruntukan mobil listrik ini untuk apa. Tapi ini harus kita mulai karena ada Inpres dan sistemnya harus dibangun dari sekarang," ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara resmi menganggarkan dana senilai Rp1,8 miliar untuk membeli mobil dan motor listrik berbasis baterai pada tahun ini. Anggaran senilai Rp1,8 miliar itu sudah masuk ke dalam pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022 Kota Bogor yang baru disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Bogor pada Rabu (28/9) malam hari. Adapun, dari dana senilai Rp1,8 miliar tersebut, terbagi untuk pembelian dua unit mobil dan lima sepeda motor listrik. Hal itu pun dibenarkan Sekda Kota Bogor, Syarifah Sopiah. "Jadi ya ini lebih kepada semangat dari Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah, karena kita ingin mengurangi penggunaan atau ketergantungan kepada BBM dan itu dilakukan di semua daerah," kata Sekda Kota Bogor, Syarifah Sopiah kepada wartawan, Kamis (29/9). "Dan yang sekarang ini mungkin kita akan coba dulu untuk mobil kepala daerah (walikota dan wakil walikota), 2 unit. Dengan 5 motor untuk operasional ya," sambungnya. Menurutnya, untuk pengadaan mobil dan motor sendiri akan dilakukan pada tahun ini. Akan tetapi, itu pun tergantung dari ketersediaan kendaraan-kendaraan tersebut. "Di perubahan anggaran ini ya, tapi itu juga kita akan berkomunikasi, karena kan sekarang juga mobil listrik itu kan tergantung dari penyedianya, yang dijadikan atau tidaknya, ya mudah-mudahan sih bisa tersedia," ujarnya. Sementara itu, Sekretaris BKAD Kota Bogor, Evandy Dahni meyakini bahwa pengadaan mobil dan motor listrik ini sudah sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Di mana, acuan ini salah satunya mengatur tentang jenis atau merk kendaraan tersebut. "Sesuai Inpres 7 tahun 2022. (Untuk jenis atau merk kendaraan) Pada Diktum Keempat Inpres diatur bahwa pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang dan jasa," kata Evandy. Adapun, ditambahkannya, rincian dari Rp1,8 miliar ini diantaranya, Rp1,7 miliar untuk dua unit mobil dan lima unit sepeda motor senilai Rp137,5 juta. "Jumlah anggaran lebih kurang Rp1,88 miliar," tandas Evandy. (rez)