METROPOLITAN.id - Dewan Pendidikan (Wandik) Kabupaten Bogor berharap bisa ikut meningkatkan angka rata-rata lama sekolah (RLS). Hal itu disampaikan Ketua Wandik Kabupaten Bogor, Takiyuddin Basri saat sosialisasi program kerja tahun 2022-2027 di aula BJB Cibinong, Rabu (12/10). "Kehadiran Dewan Pendidikan masa bakti 2022-2027 diharapkan dapat meningkatan RLS dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Bogor. Kami juga bertekad untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor demi terwujudnya Bogor Cerdas Berkeadaban," ujarnya. Menurutnya, investasi di dunia pendidikan merupakan hal utama untuk menghasilkan SDM yang unggul di masa depan. Pihaknya juga mengajak semua elemen bekerja bersama-sama untuk kemajuan pendidikan di Bumi Tegar Beriman. "Kami terbuka selebar-lebarnya untuk menerima aspirasi atau urun rembuk untuk kemajuan lendidikan di Kabupaten Bogor. Sosialisasi program kerja hari ini bukan hanya bicara konsep, tetapi kami bertekad merealisasikan program kerja lima tahun ke depan," ungkapnya. Di tempat yang sama, Ketua Pelaksana Sosialisasi Proker Wandik Kabupaten Bogor, Joko Trimulyo menjelaskan, Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisa, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat soal kualitas pendidikan maupun sarana/prasarana sekolah. “Maka diperlukan sinergitas yang baik antara pemerintah, pemangku kebijakan pendidikan dan pemerhati pendidikan, baik itu komite sekolah maupun Dewan Pendidikan untuk menyerap berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pendidikan di Kabupaten Bogor," terangnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya, Disdik tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Wandik. Wandik diharapkan ikut menunjang program-program pendidikan di Kabupaten Bogor. “Saya apresiasi dan terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan sejak Dewan Pendidikan dilantik, sudah terlihat keliling ke berbagai kecamatan," kata Juanda. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga diharapkan ikut membantu berjalannya Kurikulum Merdeka Belajar yang sudah mulai diterapkan sejak Februari lalu. Berbagai progran lain juga diterapkan, seperti peningkatan sarana dan prasarana fisik sekolah dengan 1636 rehabilitasi sekolah, peningkatan RLS dengan merangkul masyarakat di pinggiran yang rata-rata pendidikannya rendah. "Ada juga program kegiatan sekolah inklusif, sekolah tidak boleh menolak siswa berkebutuhan khusus baik di tingkat SD atau SMP/sederajat, program Kamis Nyunda, dan lainnya. Mari kita kolaborasi, karena kolaborasi kunci keberhasilan," pungkasnya. (fin)