METROPOLITAN.id - Dua bulan pasca diumumkan hasil Open Bidding untuk jabatan Direktur Utama (Dirut) diempat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Bogor. Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan hingga kini belum melantiknya, meskipun telah didesak oleh berbagai pihak. "Pelantikan calon Dirut RSUD lagi nunggu izin tertulisnya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jika sudah ada izin tertulis langsung pelantikan. Nama-nama sudah ada," kata Iwan. Tidak hanya posisi Dirut, beberapa jabatan strategis dibeberapa RSUD juga mengalami kekosongan. Hal itu juga menjadi perhatian Iwan, sebab untuk mengisi kekosongan tersebut, Iwan mengaku harus meminta izin kembali ke Kemendagri. "Begitu juga untuk Wakil Direktur (Wadir) dibeberapa RSUD ada beberapa yang kosong, itu akan kita isi juga. Mungkin prosesnya lebih mudah tanpa harus open bidding, tetapi tetap harus izin ke mendagri untuk pengisian jabatannya," paparnya. Dari masing-masing RSUD tersebut ada tiga nama yang telah lulus seleksi terbuka, seperti RSUD Cibinong ada nama dr Fusia Mediawaty, dr Yukie Meistisia A Satoto dan dr Agus Fauzi. Lalu untuk RSUD Ciawi yakni dr Fusia Mediawaty, dr Yukie Meistisia A Satoto dan dr Kusnadi. Adapun untuk RSUD Leuwiliang yakni dr Vitrie Winastri, dr Agus Fauzi dan dr Dwi Susanty. Sedangkan untuk RSUD Cileungsi yakni dr Vitrie Winastri, dr Kusnadi dan dr Dwi Susanty. Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim juga meminta agar Plt Bupati Bogor segera mengisi kekosongan jabatan pada empat Dirut RSUD di Kabupaten Bogor. Sebab, lambannya prosesi pelantikan, bukan hanya menghambat layanan kesehatan, tetapi juga menimbulkan kecurigaan adanya tarik menarik kepentingan pihak tertentu dalam proses pengisian jabatan tersebut. "Kami minta agar direktur RSUD segera dilantik, karena tidak ada alasan untuk menunda-nunda, prosesnya juga sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Rekomendasi Kemendagri sudah tidak ada masalah, proses open bidding juga sudah sesuai ketentuan," ujar Muad. Senada dengan Muad Khalim, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyoroti banyaknya kursi jabatan kosong di Pemkab Bogor. Lambannya pengisian posisi strategis tersebut, kata dia, dapat menghambat kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pembangunan serta pembinaan karir aparatur sipil negara (ASN). "Saat ini saja ada tujuh jabatan eselon II yang diisi oleh Plt, eselon III ada 17, termasuk posisi Sekretaris Dinas PUPR," kata Rudy. Karena itu, Rudy meminta agar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Bogor segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut. "Jangan dibiarkan berlarut-larut. Berikan kesempatan yang sama kepada ASN yang memang layak menempati posisi tersebut. Jangan karena suka atau tidak suka atau kepentingan lain," ungkapnya. (mam)