Senin, 22 Desember 2025

Pemkot Bogor Usulkan Tarif Biskita Transpakuan ke Kemenhub, Berlaku Mulai 1 Januari

- Senin, 26 Desember 2022 | 17:02 WIB
ILUSTRASI Biskita Transpakuan. (Foto:Fadli/Metropolitan)
ILUSTRASI Biskita Transpakuan. (Foto:Fadli/Metropolitan)

METROPOLITAN.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengaku sudah mengusulkan besaran tarif Biskita Transpakuan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Saat ini, penerapan tarif Biskita Transpakuan masih dalam tahap kajian yang dilakukan Kemenhub. "Ada, sudah diusulkan. Tapi (Besaran tarif) jangan sekarang. Yang pasti nanti 1 Januari sudah harus bertarif," kata Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo baru-baru ini. Disinggung apakah tarif yang diusulkan masuk dalam kategori ekonomis untuk warga, pria yang akrab disapa Danjen mengaku belum bisa membukanya. Akan tetapi, untuk tarif nanti akan ada perbedaan baik untuk anak-anak pelajar, mahasiswa dan disabilitas. "Ya nanti ada perbedaan. Masih dibahas," ujar Danjen saat ditanya apakah tarif yang dikenakan sesuai koridor atau per-halte. Diketahui, Pemkot Bogor berencana akan menambah dua koridor untuk rute Biskita. Dua koridor tersebut yakni koridor 3 dengan panjang 25,4 Km dan koridor 4 dengan panjang 36 Km. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, percepatan koridor 3 dan 4 pada skema BTS Biskita dianggap penting, dimana trayek yang dilayani pada koridor 3 adalah Terminal Bubulak-Sukasari/Lawang Gintung, sedangkan koridor 4 melayani Ciawi-Pomad/Ciparigi. "BTS Kota Bogor menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan load factor penumpang di BTS Kota Bogor sudah mencapai 154 persen dengan rata-rata jumlah penumpang per hari mencapai 20.412 orang perhari," kata Dedie A Rachim. Menurut dia, Biskita Transpakuan kini sudah menjadi moda transportasi alternatif yang begitu diminati masyarakat. Sehingga Pemkot Bogor masih memerlukan dukungan untuk menambah koridor. Total penumpang sampai dengan saat ini adalah 4.728.484 orang. Soal sistem dua koridor tambahan itu, akan dilaksanakan melalui lelang dengan mengikutsertakan badan hukum dalam satu konsorsium melalui program konversi 3:1. Namun tidak menutup kemungkinan melalui program lain, yaitu mengganti angkot konvensional dengan angkot listrik. Tergantung kepada nilai satu angkot listrik yang dapat mengkonversi lebih dari tiga angkot. Jika melihat dari harga angkot listrik dibanding harga angkot kondisi saat ini, konsep lain adalah mengkonversi angkot konvensional melalui konversi atau retrovit atau membangun angkot eksisting bertenaga BBM menjadi bertenaga listrik, namun demikian tetap harus mendapat dukungan pemerintah. "Lalu terkait dengan penerapan tarif Biskita, sudah ada kajiannya. Yang pasti harus kita lihat dulu apakah akan diterapkan Januari 2023, tetapi tentu ada kaitan dengan rerouting dan sebagainya. Besaran atau kisaran tarifnya juga harus realistis, tetap mengakomodir kepentingan masyarakat," ujarnya. (rez)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Terkini

X