METROPOLITAN.id - Sejumlah elit partai politik mulai bereaksi dengan proses Judicial Review Pemilu Proporsional Tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satunya dari Ketua DPC Hanura Kota Bogor, Sendhy Pratama.
Pria yang juga anggota DPRD Kota Bogor itu mendukung konsistensi MK sejak tahun 2009 dalam memutus sistem pemilu dengan proporsional terbuka.
Menurut dia, hal itu merupakan suatu bentuk kemajuan esensial dalam demokrasi.
Sebaliknya, ia menolak adanya dugaan intervensi oligarki, untuk menghidupkan kembali sistem pemilu secara proporsional tertutup karena akan mencederai rekam jejak demokrasi.
"Secara konstitusional, akan banyak sekali kerugian yang dikeluhkan jika dipaksakan penerapan sistem proporsional tertutup.
Terutama tingkat kepercayaan masyarakat dalam hak memilih dan dipilih, akan berkurang kepada penyelenggara pemilu maupun parpol peserta pemilu," kata Kang Sendhy, sapaan karibnya.
Kang Sendhy menjelaskan, upaya tersebut juga diprediksi bakal mempersempit ruang partisipasi publik dalam pemilu.
Sebab menjauhkan hubungan di antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu.
"Dalam rangkaian pemilu, seorang calon legislatif (caleg) dapat mengikuti kontestasi ide dan gagasan serta mengeksplorasi hak konstitusionalnya secara optimal.
Nah, ketika bisa mengkampanyekan personal branding sebagai individu wakil rakyat dan akan tercipta krisis caleg yang sulit dihindari," katanya.
"Sebab, sedikitnya yang berminat dan serius maju menjadi caleg dikarenakan yang akan duduk di parlemen sudah ditentukan oleh partai," jelas Sendhy.
Seharusnya, kata dia, pemilih pemula atau milenial diberikan pemahaman yang persuasif dari pendekatan individual karakter caleg.
Sebab milenial banyak yang tabu dan tidak mengerti visi misi suatu partai politik.
