METROPOLITAN.id - Operasi Pasar Murah (OPM) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor rupanya tidak berjalan maksimal.
Sebab, bantuan kepada masyarakat yang semula ditargetkan 75 ribu paket hanya dapat terealisasi 35 ribu paket.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor Entis Sutisna mengatakan, OPM dilaksanakan dengan waktu yang singkat sehingga tidak terealisaikan dengan maksimal.
Terlebih sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal kepada calon penerimanya.
"Untuk data kita gunakan dari Dishub untuk sopir ojek online, lalu untuk ojek pangkalan dan sopir angkot kita gunakan dari kecamatan.
Sehingga di waktu yang mepet kita masih kekurangan data calon penerima," kata Entis.
Dengan kondisi tersebut, paket bantuan dalam program OPM hingga saat ini masih dalam proses distribusikan.
Sebab, Disdagin sudah melakukan pembayaran ke Perumda Pasar Tohaga Rp5 Miliar.
Sehingga tebus murah dilakukan diluar batas waktu yakni 29 Desember seperti yang telah ditentukan sebelumnya.
"Anggaran OPM itu bersumber dari 2 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum, red) muncul angka Rp10,5 Miliar untuk kebutuhan 75 ribu paket.
Tapi untuk saat ini baru teralisasi 35 ribu paket atau Rp5 Miliar," kata dia.
Dalam program OPM tersebut sejatinya masyarakat yang sebelumnya sudah terdata melakukan tebus murah dibeberapa pasar, sehingga bantuan tersebut bisa tepat sasaran.
Namun di waktu yang mepet pihak kecamatan maupun desa ikut ambil bagian dengan melakukan pemborongan paket bantuan tersebut yang selanjut dijual kepada masyarakat.
"Karena waktu yang mepet yang tahap pertama saja hanpir tidak terealisasi, tetapi di ujung akhir tahun kita kerjasama dengan kecamatan dan desa itu bisa rampung yang 35 ribu paket bantuan," paparnya.
