METROPOLITAN.id - Operasi Pasar Murah (OPM) yang diselenggaralan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor rupanya tak berjalan mulus. Lantaran tak dapat direalisasikan dengan maksimal, alhasil pihak kecamatan desa ikut andil dalam pendistribusian paket sembako murah tersebut.
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku akan melakukan evaluasi kepada dinas-dinas terkait OPM yang tidak maksimal. Ia juga meminta masyarakat proaktif menyambut bantuan yang diberikan pemerintah. "Masa sih harus diantarkan ke rumah. Yang terpenting bagi kami sudah mennyiapkan, daftar penerima inikan dari dinsos dan mungkin dinsos kurang sosialisasi dan akan kita evaluasi lagi," kata Iwan.
Sejatinya paket bantuan tersebut diterima langsung oleh masyarakat yang sudah terdaftar, bukan oleh pihak kecamatan dan desa yang ikut ambil bagian dalam OPM tersebut. "Karena waktu yang mepet yang tahap pertama saja hanpir tidak terealisasi, tetapi di ujung akhir tahun kita kerjasama dengan kecamatan dan desa itu bisa rampung yang 35 ribu paket bantuan," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor Entis Sutisna.
Sebelumnya, Entis menyebutkan OPM dilaksanakan dengan waktu yang singkat sehingga tidak terealisaikan dengan maksimal.
Terlebih sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal kepada calon penerimanya. "Untuk data kita gunakan dari Dishub untuk sopir ojek online, lalu untuk ojek pangkalan dan sopir angkot kita gunakan dari kecamatan. Sehingga di waktu yang mepet kita masih kekurangan data calon penerima," kata Entis.
Dengan kondisi tersebut, paket bantuan dalam program OPM hingga saat ini masih dalam proses distribusikan.
Sebab, Disdagin sudah melakukan pembayaran ke Perumda Pasar Tohaga Rp5 Miliar daro total anggaran Rp10,5 Miliar. "Sisanya otomatis jadi Silpa pada Disdagin. Sedangkan untuk sisa paket berikutnya tergantung dari rekomendasi Inspektorat dan BPKAD, apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak karena batas penggunaan anggaran hanya pada 29 Desember," ungkapnya. (mam)
