METROPOLITAN.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, akan meminta pertanggungjawaban kecamatan sebagai tim verifikasi di lapangan, jika desa tidak mampu menyerap dengan maksimal anggaran program Satu Miliar Satu Desa (Samisade).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya mengatakan, kecamatan memiliki peran sangat penting dalam program tersebut.
Sebab, pencarian anggaran Samisade juga tergantung dari apa yang mereka (kecamatan-red) ajukan. "Kita cairkan berdasarkan tanggung jawab tim verifikasi di lapangan, dari Kecamatan dan teknis di lapangan. Mereka tanggung jawab terhadap yang mereka ajukan," kata Teuku.
Berdasarkan catatan BPKAD, Pemkab Bogor menambah anggaran SamiSade msnjadi Rp407 Miliar pada 2023 yang artinya ada kenaikan sekitar Rp12 Miliar dari tahun 2022 yakni Rp395 Miliar.
Teuku menyebutkan sudah ada beberapa desa yang sudah menyusun program-program yang nantinya akan diverifikasi oleh kecamatan sebagai tim di lapangan dan Dinas Desa sebelum mengajukan pencairan dana.
"Pencairan dana itu hasil rekomendasi tim verifikasi lapangan dengan berita acara dan mereka bertanggung jawab terhadap itu," kata dia.
Sehingga, sepanjang kecamatan meyakinkan untuk pencairan, BPKAD pun akan mencairkan anggaran tersebut.
"Kalau kita kan mencairkan saja, mereka pengajuan, nanti kita cek.
Yang penting bagi kita syarat administrasi nya dulu, dan berdasarkan berita acara yang mereka sampaikan.
Artinya, tim verifikasi di lapangan sudah mengetahui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan," ujar Teuku. (mam)
