Ridwan Kamil menuturkan, WFH saat ini baru dilakukan lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. PNS pemerintah daerah (pemda) Provinsi Jabar misalnya menerapkan WFH dengan pola 3+2 dan 4+1. Skema tersebut akan diterapkan di wilayah Bodebek.
Baca Juga: Hari Pertama Penerapan WFH, Pekerja Asal Bojonggede Masih Padati Stasiun
“WFH sudah kami lakukan untuk PNS Pemprov Jabar. Ada konsep 3+2 (3 hari ke kantor + 2 hari WFH) atau 4+1 untuk jenis pekerjaan yang tidak berhubungan dengan publik, dan pasca-Covid-19 harusnya bisa permanen karena Bodebek menyumbang pergerakan ke Jakarta, maka kita akan perkuat pekan ini untuk penerapan WFH," tegas Ridwan Kamil.
Untuk diketahui, DKI Jakarta memberlakukan kebijakan WFH 50 persen sebagai bentuk respons cepat atas buruknya kualitas udara di Ibu Kota.
Kebijakan itu sekaligus untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dalam menyambut even internasional Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Jakarta pada September 2023.
Baca Juga: Kesulitan Urus Administrasi, Warga River Valley Bogor Ngadu ke LBH Yuris
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen bagi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang melaksanakan fungsi staf atau pendukung.
Namun, kebijakan WFH itu tidak berlaku bagi ASN DKI Jakarta yang melakukan layanan langsung kepada masyarakat.
"Seperti RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan (Dishub), hingga pelayanan tingkat kelurahan," jelas Sigit.
Sigit memastikan uji coba WFH selama tiga bulan itu tidak akan berdampak pada pelayanan publik.
Ia menyebut ASN DKI Jakarta yang bersentuhan langsung dengan warga akan tetap bertugas memberi pelayanan publik secara optimal.
Lebih lanjut, Sigit menyampaikan, persentase WFH ASN DKI Jakarta akan ditambah selama acara KTT ASEAN berlangsung, yakni pada 4—7 September 2023. Khusus di tanggal itu, persentase ASN DKI yang WFH yakni 75 persen.
Baca Juga: Niat Musyawarah dengan Pencuri, Pria di Bogor Malah Dibacok oleh Pelaku
"Dan bekerja dari kantor sebanyak 25 persen. Penyesuaian ini berlaku pada kantor-kantor pemerintahan yang dekat dari lokasi KTT ASEAN, seperti kantor Dinas Pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan," katanya.
