Tak hanya itu, Denny pun menyebutkan bahwa perkara ini sudah mencederai tiga elemen tertinggi, yaitu MK, keluarga presiden, dan kantor kepresidenan.
Baca Juga: Polresta Bogor Kota Cek Kendaraan hingga Peralatan Jelang Pemilu 2024
Hal ini pun bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap tiga elemen tertinggi ini jelang pilpres 2024.
3. MKMK Didesak Untuk Batalkan Putusan 90
Denny dan 16 akademisi lain yang tergabung di dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) pun mendesak MKMK untuk segera menindak dan menyatakan tidak sah terhadap putusan 90 yang menjadi faktor utama Gibran Rakabuming Raka dapat mencalonkan diri sebagai cawapres.
Baca Juga: Polresta Bogor Kota Cek Kendaraan hingga Peralatan Jelang Pemilu 2024
"Kepada pihak MKMK Yang Mulia, semoga Yang Mulia berkenan untuk menyatakan tidak sah terhadap Putusan 90 atau setidaknya dapat memerintahkan agar MK melakukan pemeriksaan atau pengkajian ulang terhadap perkara 90 itu dengan para hakim lain tanpa melibatkan hakim terlapor," lanjut Denny dalam persidangan yang dilakukan secara hybrid tersebut.
4. Minta MKMK segera pecat Anwar Usman
Permohonan lain yang juga disampaikan pihak pelapor adalah meminta kepada seluruh jajaran MKMK untuk mempertimbangkan pemecatan tidak hormat kepada Anwar Usman atas kasus megaskandal yang kini dihadapi MK.
Baca Juga: ALTI Sukses Gelar Kejurnas Lari Trail 2023, Kontingen DKI Jakarta Sabet Juara Umum
Para pelapor pun berharap agar MKMK tidak hanya melaksanakan sidang pelanggaran kode etik, namun juga menindak tegas segala pihak yang sudah mencoreng marwah lembaga konstitusi tertinggi di Indonesia.
5. Ketua MKMK Terima Laporan Hingga Hari Ini
Keputusan dalam persidangan tersebut pun masih menunggu laporan terakhir setiap pihak hingga Rabu (1/11/2023).
Baca Juga: Cegah Banjir, Kabupaten Bekasi Bebersih Sampah di Kali Cijambe
"Untuk laporan dari masyarakat, kalau bisa paling telat kalau memang ada yang mau melapor, kami tunggu hingga hari Rabu," ungkap Ketua MKMK Jimly.