METROPOLITAN - Perebutan wilayah potensial yang terjadi antara Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor jadi momentum bagi dua kepala daerah untuk beradu program pengembangan wilayah. Hal tersebut dicetuskan Pengamat Ekonomi STIE Kesatuan, Saefudin Zuhdi.
Menurut Saefudin, enam wilayah yang diinginkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merupakan sebuah keuntungan dan tentunya menjadi kerugian besar bagi Kabupaten Bogor.
Ia menilai percepatan pembangunan yang terjadi di Kota Bogor saat ini terbentur keterbatasan wilayah. Dengan mengambil wilayah potensial yang terabaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, menurut salah seorang dosen STIE Kesatuan itu adalah keniscayaan bagi Kota Bogor.
“Memang bagi kabupaten, mereka akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Tapi bagi kota, ini adalah wilayah yang akan diproyeksikan untuk pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Terkait hasil survei yang dilakukan Metropolitan yang menghasilkan sebesar 60 persen warga Kabupaten Bogor yang menginginkan pindah ke kotamadya, adalah hal yang sudah bisa dibaca Zuhdi.
“Untuk masuk ke kotamadya memang menjadi keuntungan bagi warga yang ingin dicatut wilayahnya. Karena secara ekonomi akses mereka akan lebih mudah dan murah,” imbuhnya.
Dari segi penataan kota dan juga infrastruktur, Kabupaten Bogor juga masih kalah dari Kota Bogor. Sebab, menurut kacamata pengamat ekonomi, turis yang gagal masuk ke Puncak karena macet otomatis akan lari ke Kota Bogor yang sudah memiliki tata ruang wilayah yang lebih baik dari kabupaten.
Menurut pria yang akrab disapa Aef itu, isu yang sedang panas tersebut harus dimanfaatkan kedua kepala daerah untuk beradu program. Bima Arya saat ini lebih diuntungkan karena LRT dalam waktu dekat akan masuk ke Kota Bogor yang tentunya menjadi senjata menarik untuk menggaet antusiasme warga kabupaten.
Sedangkan Kabupaten Bogor dianggap masih kalah selangkah dari Kota Bogor. Sehingga Bupati Bogor Ade Yasin harus mencari formulasi khusus dalam membuat program yang diperuntukkan bagi wilayah yang ingin diambil alih Pemkot Bogor.
“Ya walaupun ada TJSL yang dibentuk, tapi saya kira Kota Bogor sudah lebih dulu melakukannya. Jadi harus dicari lagi formulasinya untuk pengembangan wilayah,” terangnya.
Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor Hanafi menerangkan, secara pasti pihaknya masih belum mengetahui wilayah mana yang nantinya bakal bergabung dengan Kota Bogor. Ia juga mengaku selama ini wacana tersebut masih dibahas di internal Kota Bogor.
”Kita juga kan belum tahu pasti perluasannya bagaimana, desanya apa, kecamatannya apa, kita kan belum tahu. Kemarin mah cuma obrolan ngelamun saja, kalau wilayah ini masuk ke kota gimana. Cuma itu,” akunya.
Meskipun perluasan bakal serius dilakukan, hal tersebut tentunya mesti melewati tahapan pengkajian. Tak hanya kajian, baik pemkot maupun kabupaten diharapkan harus membuka komunikasi secara resmi untuk membahas persoalan tersebut. ”Yang jelas perlu ada komunikasi dengan Kabupaten Bogor. Jangan sampai kita ribut, seolah-olah kita mencaplok dan lain sebagainya,” bebernya.
Usai kunjungan sejumlah kelompok yang mengatasnamakan paguyuban masyarakat Bogor Selatan, Hanafi menilai hal itu merupakan hal wajar. Sebab, kebijakan perluasan itu secara tidak langsung akan sangat bersentuhan dengan masyarakat.
